PORTALBMR KOTAMOBAGU – Aksi demonstrasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Senin (16/11/2026), berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara massa demonstran dan aparat kepolisian tak terhindarkan hingga mengakibatkan kaca pintu gedung DPRD pecah.
Insiden tersebut memunculkan sorotan serius terhadap pola pengamanan demonstrasi serta ruang kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi di hadapan para wakil rakyat.
Kamil korompot (presiden mahasiswa UDK) menyampaikan awalnya massa aksi mendatangi Kantor DPRD Kotamobagu dengan tujuan meminta kesempatan bertemu langsung dengan anggota dewan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan persoalan publik yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kurang lebih pukul 11:30 wita kami menemui staf dan meminta anggota DPR menyambut kedatangan kami. Namun staf DPR mengatakan anggota DPR tidak ada ditempat. Sehingga kami meminta staf agar Segera menghubungi anggota DPR untuk menemui kami. Kami sudah menanti hingga pukul 12:30 wita anggota DPR juga belum ada. Sehingga kami berkesimpulan masuk saja ke dalam gedung dan duduk menanti anggota DPR, dari pada diluar berdiri dan cuaca panas.” Ucap kamil korompot presiden mahasiswa UDK.
Lanjutnya, kami meminta kepada pengamanan agar diijinkan masuk kedalam saja karena diluar panas dan capek berdiri.
“Tapi kami tidak diijinkan dengan alasan jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan. Padahal kami sudah menyampaikan tidak akan melakukan yang dikuatirkan dan biarkan kami masuk sambil duduk dan menanti anggota DPR yang sedari tadi ber-jam menunggu belum juga tiba.,” ucapnya.
Nampak, massa aksi telah berada di depan pintu masuk gedung DPRD dan tidak terlihat anggota DPRD menemui mereka. Situasi kemudian memanas ketika mahasiswa berupaya mendekati pintu gedung, sementara aparat kepolisian melakukan pengamanan dan tidak mengijinkan masuk.
Aksi saling dorong pun terjadi tepat di depan pintu kantor DPRD hingga menyebabkan kaca pintu gedung pecah.
Situasi semakin memanas ketika sejumlah mahasiswa dilaporkan mengalami tindakan pengamanan secara fisik. Ada mahasiswa yang disebut diseret, dirangkul dari belakang pada bagian leher, hingga dikejar dan dibawa oleh aparat kepolisian Polres Kotamobagu. Tindakan tersebut nampak ramai diunggah di media sosial.
Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan peserta aksi demo mengenai pendekatan pengamanan yang diterapkan aparat dalam menghadapi aksi penyampaian pendapat di muka umum.
PENGAMANAN ATAU PEMBATASAN ASPIRASI?
Demonstrasi mahasiswa sejatinya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengkritisi kebijakan publik.
Munculnya insiden benturan antara mahasiswa dan aparat keamanan perlu menjadi bahan evaluasi. Pengamanan memang diperlukan untuk menjaga ketertiban, tetapi pelaksanaannya juga harus mengedepankan pendekatan persuasif, profesional, proporsional, serta menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Mereka menilai, Jangan sampai tindakan pengamanan justru menimbulkan kesan bahwa suara kritis mahasiswa menjadi sesuatu yang harus dibungkam.
Terlebih, tuntutan yang dibawa mahasiswa bukan semata-mata kepentingan kelompok, melainkan menyangkut persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat Kota Kotamobagu.
PENDIDIKAN, BEASISWA HINGGA PERSOALAN SAMPAH
Informasi yang diterima redaksi. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan penting, mulai dari persoalan pendidikan, penyaluran beasiswa, validasi data desil penerima bantuan pemerintah, hingga penanganan sampah dan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Kotamobagu.
Persoalan pendidikan dan beasiswa menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kesempatan generasi muda memperoleh akses pendidikan yang layak.
Begitu pula validasi data desil yang harus dilakukan secara akurat agar program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sementara persoalan sampah dan minimnya ruang terbuka hijau merupakan masalah lingkungan perkotaan yang membutuhkan perhatian serta kebijakan nyata dari pemerintah daerah.
Dengan demikian, tuntutan mahasiswa seharusnya tidak berhenti sebagai agenda demonstrasi, melainkan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan serius oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Kotamobagu.
DUA ANGGOTA DPRD AKHIRNYA TERIMA ASPIRASI
Setelah melalui dinamika aksi yang berlangsung panas, dua anggota DPRD Kota Kotamobagu akhirnya menerima aspirasi mahasiswa melalui audiensi pada hari yang sama.
Penerimaan aspirasi tersebut menjadi langkah awal dalam menjembatani tuntutan mahasiswa dengan lembaga legislatif.
Namun, persoalan sesungguhnya bukan sekadar apakah mahasiswa sudah diberikan ruang untuk berbicara atau tuntutannya telah diterima secara formal.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah seluruh tuntutan tersebut akan benar-benar diperjuangkan, dibahas, dan ditindaklanjuti menjadi kebijakan serta solusi konkret.
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk mendengar, mengawasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, jangan sampai audiensi hanya menjadi formalitas untuk meredam situasi tanpa menghasilkan tindak lanjut yang jelas.
KACA GEDUNG BISA DIGANTI, TETAPI ASPIRASI RAKYAT JANGAN DIABAIKAN!
Pecahnya kaca pintu Kantor DPRD Kotamobagu tentu menjadi catatan tersendiri. Fasilitas negara merupakan aset publik yang wajib dijaga bersama. Setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan juga perlu ditelusuri secara objektif.
Di sisi lain, tindakan pengamanan terhadap mahasiswa juga perlu dievaluasi secara transparan, termasuk apakah seluruh prosedur dan penggunaan kekuatan di lapangan telah sesuai ketentuan.
Jangan sampai perhatian publik hanya terfokus pada kaca gedung DPRD yang pecah, sementara substansi persoalan yang diperjuangkan mahasiswa justru tenggelam di balik keributan tersebut.
Sebab, kaca gedung yang pecah bisa diganti. Pintu yang rusak bisa diperbaiki. Namun, persoalan pendidikan, beasiswa, ketidakakuratan data bantuan, penanganan sampah, serta kebutuhan ruang terbuka hijau tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbaiki bangunan.
Gedung DPRD memang memiliki pintu untuk membatasi akses masuk. Tetapi sebagai rumah rakyat, lembaga tersebut seharusnya selalu membuka ruang bagi kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat. Bukan harus diperhadapkan dengan pengamanan dan akhirnya mahasiswa diseret.
Begitu pula aparat kepolisian. Tugas pengamanan bukan sekadar memastikan demonstrasi berhenti atau massa meninggalkan lokasi, melainkan juga menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi.
Jangan sampai mahasiswa harus berhadapan dengan tindakan pengamanan hanya karena ingin mengetuk pintu para wakil rakyat. Sebab, yang paling memprihatinkan bukan sekadar pecahnya kaca gedung DPRD, melainkan apabila suara rakyat justru tidak mendapatkan jawaban.
Kini publik menunggu, apakah DPRD dan Pemerintah Kota Kotamobagu benar-benar akan menjawab tuntutan mahasiswa, sekaligus apakah Polres Kotamobagu akan melakukan evaluasi terhadap pola pengamanan dalam demonstrasi tersebut.
Selasa, 17 November 2026 Kapolres Kotamobaguu AKBP Abdul Kholik saat dikonfirmasi terkait berapa jumlah pengamanan personil Polres Kotamobagu terkait aksi demo mahasiswa di kantor DPRD Kotamobagu melalui chat WhatsApp dan dihubungi melalui telepon berdering tapi belum diangkat.
Hingga berita ini di publish redaksi PORTALBMR telah berupaya menghubungi Kapolres Kotamobagu AKBP Abdul Kholik, baik melalui telepon dan chat WhatsApp tapi belum ada tanggapan, meski demikian redaksi media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada kapolres kotamobagu maupun pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan informasi.
PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
