Ketua PWI Sulut Tegaskan Tak Terlibat Demo Aliansi LSM dan Wartawan se-BMR, Sintya: Jangan Bawa Nama Organisasi!

PORTALBMR KOTAMOBAGU – Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, ketika sebuah aksi demonstrasi membawa nama profesi maupun organisasi, mekanisme dan etika kelembagaan harus tetap diperhatikan.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara, Sintya Bojoh, menyikapi beredarnya rencana aksi demonstrasi Aliansi LSM dan Wartawan se-Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang dijadwalkan berlangsung Senin, 16 November 2026, di pusat Kota Kotamobagu.

Aksi tersebut dikabarkan berkaitan dengan dugaan tindakan penekanan oleh oknum penyidik Polda Sulawesi Utara terhadap salah satu wartawan di wilayah Kotamobagu.

Sintya Bojoh menegaskan, secara kelembagaan PWI Sulawesi Utara tidak terlibat dan tidak pernah menginstruksikan pelaksanaan aksi demonstrasi tersebut.

Ia menjelaskan, hingga saat ini tidak ada keputusan organisasi, instruksi, maupun mandat dari pengurus PWI Sulut kepada pihak mana pun untuk menggelar demonstrasi atas nama organisasi PWI.

“Sampai saat ini, PWI Sulut juga tidak pernah mengeluarkan instruksi ataupun mandat kepada pihak mana pun untuk melaksanakan demonstrasi atas nama organisasi PWI,” tegas Sintya.

Menurutnya, setiap kegiatan yang menggunakan atau mengatasnamakan PWI harus berlandaskan keputusan organisasi serta melalui mekanisme koordinasi dengan struktur kepengurusan secara berjenjang.

Terkait dugaan penekanan terhadap wartawan oleh oknum penyidik Polda Sulut, Sintya mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari PWI Kotamobagu melalui mekanisme organisasi.

Bahkan, koordinasi dan penyampaian persoalan tersebut melalui jajaran Wakil Ketua PWI Sulut yang berada di wilayah BMR juga belum diterima secara administratif.

Meski demikian, Sintya menegaskan bahwa persoalan yang menimbulkan keberatan di kalangan jurnalis tersebut tetap menjadi perhatian PWI Sulut.

Ia menyebutkan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Polda Sulut. Bahkan, Polda Sulut telah menjadwalkan pertemuan bersama para jurnalis Kotamobagu guna membicarakan dan mencari penyelesaian atas persoalan yang terjadi.

“Meski belum ada laporan secara organisasi dan berjenjang dari PWI Kotamobagu kepada kami, PWI Sulut sudah melakukan komunikasi dengan pihak Polda Sulut. Pihak Polda juga telah menjadwalkan pertemuan dengan teman-teman jurnalis Kotamobagu untuk duduk bersama menyelesaikan apa yang menjadi keberatan mereka. Hal ini juga sudah saya sampaikan kepada pengurus di Kotamobagu,” ungkap Sintya.

Menyangkut rencana demonstrasi, Sintya menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melarang ataupun menghalangi siapa pun untuk menyampaikan aspirasi di muka umum.

Namun, ia mengingatkan agar aksi tersebut tidak membawa nama organisasi PWI tanpa adanya keputusan dan mandat resmi dari kepengurusan.

“Sebagai Ketua PWI Sulut, saya tegaskan bahwa aksi demonstrasi Aliansi LSM dan Wartawan se-BMR bukan merupakan agenda resmi PWI Sulut. Kami tidak terlibat dan tidak pernah menginstruksikan aksi tersebut. Silakan menyampaikan pendapat, tetapi jangan mengatasnamakan PWI jika tidak ada keputusan organisasi,” tegas Sintya Bojoh.

WAKIL KETUA PWI SULUT BIDANG HUKUM TURUT ANGKAT BICARA

Sementara itu, Wakil Ketua PWI Sulut Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan, Ali Kobandaha, bersama Wakil Ketua PWI Sulut di wilayah BMR, Rusli Abdjul, turut memberikan penegasan terkait persoalan tersebut.

Ali Kobandaha menjelaskan, pihaknya juga belum menerima laporan resmi dari pengurus PWI Kotamobagu maupun wartawan yang bersangkutan terkait dugaan tindakan kriminalisasi yang menjadi perhatian publik.

Menurutnya, pernyataan Ketua PWI Sulut harus dipahami sebagai penegasan sikap kelembagaan, khususnya menyangkut tertib administrasi dan mekanisme koordinasi organisasi.

“Penyampaian Ketua PWI Sulut terkait aksi demonstrasi dan penegasan agar tidak membawa nama PWI merupakan murni sikap organisasi dalam menjaga tertib administrasi. Sebab, secara berjenjang saya sebagai Wakil Ketua PWI Sulut di BMR bersama Rusli Abdjul belum menerima surat resmi terkait persoalan yang dihadapi anggota maupun pengurus PWI Kotamobagu,” ujar Ali Kobandaha.

Ia kembali menegaskan, sikap Ketua PWI Sulut bukan bentuk pelarangan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, melainkan pengingat agar setiap kegiatan yang mengatasnamakan organisasi harus memiliki dasar dan mandat yang jelas.

“Sikap tegas Ketua PWI Sulut bukan berarti melarang siapa pun menyampaikan hak pendapat di muka umum. Namun, beliau mengingatkan agar tidak membawa nama organisasi PWI, karena persoalan tersebut belum pernah dilaporkan secara berjenjang hingga ke PWI Sulut,” tutup Ali Kobandaha.

Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dibedakan dalam persoalan ini, yakni hak masyarakat dan insan pers untuk menyampaikan aspirasi serta kewenangan organisasi dalam menentukan sikap resmi kelembagaan.

PWI Sulut menegaskan tidak menginstruksikan aksi demonstrasi tersebut, sementara penyelesaian persoalan yang menjadi keberatan para jurnalis di Kotamobagu tetap diharapkan dapat dilakukan melalui komunikasi dan dialog bersama pihak Polda Sulut.

Check Also

Kebun Warga Terancam Gagal Panen..! Polres Boltim Diminta Usut Legalitas Batching Plant di Desa Purworejo Timur

PORTALBMR BOLTIM – Aktivitas tempat penampungan dan produksi material konstruksi atau batching plant yang diduga …