SOMASI KEDUA DILAYANGKAN! PT JRBM Diberi Waktu 3 Hari, Blasting Diduga Rusak 7.000 Pohon Jati Milik Djamaludin Ismail

PORTALBMR KOTAMOBAGU – Aktivitas pertambangan emas PT J Resources Bolaang Mongondow (PT JRBM) kembali menuai sorotan serius. Kali ini, perusahaan tambang tersebut secara resmi menerima somasi kedua dari tim kuasa hukum Djamaludin Ismail terkait dugaan aktivitas peledakan atau blasting yang disebut-sebut telah merusak struktur tanah dan kawasan perkebunan jati milik klien mereka.

Melalui Kantor Hukum HARYA & REKAN, tiga advokat masing-masing Suhariyanto Yahya, S.H., Tri Putra Sukami Saleh, S.H., dan Irawan Damopolii, S.H., melayangkan somasi kedua bernomor 047/SOM/HARYA-RKN/XI/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

Somasi tersebut merupakan peringatan keras kepada PT JRBM atas dugaan pelanggaran berulang dalam aktivitas blasting di sekitar lahan perkebunan milik Djamaludin Ismail yang terletak di Perkebunan Hulu Bolaang, Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dalam surat somasi itu, tim kuasa hukum mengungkapkan bahwa klien mereka memiliki tanah seluas kurang lebih 6,2 hektare yang diperoleh melalui transaksi pembelian dari sejumlah warga Desa Bakan pada periode 2002 hingga 2005.

Kepemilikan tanah tersebut, menurut kuasa hukum, diperkuat dengan Surat Ukur Desa (Kart Desa) tertanggal 2 Juni 2005 yang diterbitkan Pemerintah Desa Bakan atas nama Djamaludin Ismail.

Tak hanya memiliki nilai tanah, kawasan tersebut juga disebut menyimpan aset perkebunan berupa sekitar 7.000 pohon jati yang ditanam sejak periode 2002–2005 dengan usia rata-rata mencapai 22 tahun.

BLASTING DISEBUT HANYA BERJARAK 50 METER

Persoalan semakin serius setelah tim kuasa hukum mempersoalkan aktivitas blasting PT JRBM yang menurut mereka dilakukan sejak 2022 hingga sekarang.

Dalam uraian somasi, aktivitas peledakan menggunakan bahan peledak berkekuatan tinggi itu disebut berlangsung pada jarak sekitar 50 meter dari batas utara perkebunan jati milik klien mereka.

Bahkan, kuasa hukum mendalilkan bahwa dalam lima kali aktivitas blasting, material peledakan telah masuk ke area tanah yang mereka klaim sebagai milik Djamaludin Ismail.

Dampaknya tidak hanya berupa material batuan yang masuk ke perkebunan. Tim kuasa hukum juga menguraikan adanya dugaan perubahan struktur tanah, terbentuknya cekungan dan retakan, runtuhnya sebagian perbukitan, terganggunya aliran air alami hingga ancaman kerusakan sistem perakaran ribuan pohon jati.

Hilangnya lapisan tanah humus akibat material batuan yang terhempas juga menjadi salah satu persoalan yang disorot dalam somasi tersebut.

Kuasa hukum menilai kondisi itu berpotensi menimbulkan kerusakan jangka panjang terhadap produktivitas dan keberlangsungan perkebunan milik klien mereka.

SOMASI PERTAMA DISEBUT TAK DIGUBRIS

Persoalan ini bukan kali pertama dipersoalkan. Tim kuasa hukum menyebut sebelumnya telah melayangkan somasi pertama dengan Nomor 044/SOM/HARYARKN/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

Dalam somasi pertama tersebut, perusahaan diminta menghentikan aktivitas blasting di sekitar lahan perkebunan, membersihkan material batuan yang masuk ke kebun, memperbaiki saluran air alami, menunjukkan bukti alas hak yang sah serta membuka ruang musyawarah.

Namun, menurut tim kuasa hukum, hingga somasi kedua diterbitkan, permintaan tersebut belum dipenuhi perusahaan.

Mereka bahkan mendalilkan aktivitas blasting masih terus berlangsung secara berulang meskipun persoalan kepemilikan dan penggunaan lahan sedang dipersoalkan melalui jalur hukum.

TIGA PERKARA PMH BERGULIR DI PENGADILAN

Tak hanya melalui somasi, persoalan tersebut juga telah memasuki ranah litigasi.

Dalam surat somasi kedua, tim kuasa hukum mencantumkan tiga perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu, masing-masing dengan nomor perkara:

285/Pdt.G/2026/PN Ktg.

286/Pdt.G/2026/PN Ktg.

302/Pdt.G/2026/PN Ktg.

Kuasa hukum juga menyinggung pemeriksaan lokasi pada 24 Agustus 2026 yang menurut mereka menjadi dasar untuk mempersoalkan alas hak perusahaan atas area yang disengketakan.

Namun, status dan hasil pemeriksaan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

PENJAGA KEBUN TURUT DIPERSOALKAN

Dalam somasi yang sama, tim kuasa hukum turut mempersoalkan laporan pengaduan PT JRBM terhadap sejumlah masyarakat, termasuk penjaga kebun Djamaludin Ismail, yakni Sumadi Mamonto, Rudin Damogalad, dan Wandi Mamonto.

Laporan tersebut disebut disampaikan ke Polda Sulawesi Utara dengan Nomor 50/V/2026/Dit Reskrimum tertanggal 29 Mei 2026.

Kuasa hukum menilai pelaporan tersebut perlu mendapat perhatian karena menurut mereka hasil pemeriksaan lokasi pada 24 Agustus 2026 tidak membuktikan dugaan yang dipersoalkan terhadap para penjaga kebun.

Mereka meminta agar tidak ada intimidasi maupun tekanan terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

PT JRBM DIBERI ULTIMATUM TIGA HARI

Melalui somasi kedua ini, tim kuasa hukum memberikan tenggat waktu tiga hari kalender sejak surat diterima oleh perusahaan untuk melaksanakan sejumlah tuntutan.

Pertama, menghentikan seluruh aktivitas blasting yang berjarak kurang dari 500 meter dari batas tanah perkebunan jati milik Djamaludin Ismail.

Kedua, memindahkan aktivitas blasting sekurang-kurangnya 750 meter dari batas perkebunan.

Ketiga, mengosongkan tanah yang diklaim milik klien mereka dengan memerintahkan seluruh personel, karyawan, alat berat, peralatan, kabel listrik, patok dan benda lainnya untuk meninggalkan area tersebut.

Keempat, menghentikan segala bentuk tindakan yang dinilai sebagai kriminalisasi terhadap masyarakat di sekitar perusahaan.

Tim kuasa hukum juga menyatakan akan membawa persoalan dugaan intimidasi, tekanan dan penyalahgunaan instrumen hukum pidana kepada lembaga terkait, termasuk Komnas HAM dan BRAN.

Mereka menegaskan bahwa somasi kedua tersebut tidak menghapus hak-hak hukum kliennya dalam proses persidangan yang sedang berjalan.

Bahkan, dugaan perubahan struktur tanah akibat blasting kelima disebut akan menjadi salah satu dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang lebih besar dalam proses hukum selanjutnya.

MENUNGGU TANGGAPAN PT JRBM

Somasi kedua ini menjadi babak lanjutan dalam sengketa lahan antara Djamaludin Ismail dan PT JRBM.

Dalam Surat somasi yang diterima redaksi PORTALBMR. Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut klaim kepemilikan tanah seluas 6,2 hektare, tetapi juga menyangkut dugaan dampak aktivitas peledakan terhadap lingkungan perkebunan dan hak-hak masyarakat.

Kini, publik menunggu bagaimana tanggapan dan langkah PT JRBM atas peringatan hukum yang telah dilayangkan tim kuasa hukum tersebut.

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi PT JRBM atas materi somasi kedua belum dimuat dalam pemberitaan ini.

PORTALBMR telah berupaya menghubungi pihak PT JRBM, baik melalui telepon dan chat WhatsApp tapi belum ada tanggapan, meski demikian redaksi media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT JRBM maupun pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan informasi.

Check Also

DUGAAN APARAT JADI BEKING PENGERUKAN MATERIAL PT JRBM DI LAHAN SENGKETA, WARGA TANTANG KAPOLRI: MANA POLISI BERSAMA MASYARAKAT?

PORTALBMR BOLTIM – Komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menindak tegas anggota kepolisian …