PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
PORTALBMR BOLTIM – Komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menindak tegas anggota kepolisian yang terbukti menjadi pelindung atau beking aktivitas tambang ilegal dan berbagai bentuk kejahatan lainnya kini mendapat perhatian serius masyarakat di wilayah hukum Polres Kotamobagu ,Sulawesi Utara.
Pernyataan tegas Kapolri tersebut diharapkan menjadi jaminan bahwa institusi Polri tetap berdiri di atas kepentingan hukum dan masyarakat, bukan justru memberikan ruang bagi pihak-pihak tertentu yang diduga mengabaikan proses hukum.
Namun, harapan tersebut kini dipertanyakan warga yang tengah mempertahankan lahan yang menjadi objek sengketa dengan perusahaan PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM).
Pasalnya, di tengah proses hukum sengketa kepemilikan lahan yang sedang berjalan, aktivitas pengerukan dan pengambilan material dan blasting di lokasi tersebut disebut warga masih terus berlangsung.
Ironisnya, warga mengaku justru harus berhadapan dengan sejumlah anggota kepolisian saat berupaya mempertahankan lahan yang mereka klaim sebagai miliknya.
Situasi di lapangan pun dilaporkan sempat memanas. Ketegangan terjadi antara warga yang menjaga lahan dengan aparat kepolisian yang berada di lokasi. Bahkan, sempat dilakukan upaya negosiasi. Warga diarahkan untuk bertemu dengan salah satu pimpinan eksternal PT JRBM yang disebut bernama Broto. Namun, menurut keterangan warga, sosok yang dimaksud tidak berada di tempat ketika mereka tiba di lokasi pertemuan.
“Kami menilai ini seperti upaya mengulur waktu agar aktivitas pengerukan material tetap berjalan. Kami diarahkan bertemu dengan Kepala Eksternal, Pak Broto. Bahkan Kapolsek Lolayan juga hadir. Tetapi setelah kami tiba di tempat yang diarahkan, Pak Broto justru tidak ada. Kami merasa dipermainkan,” ungkap warga dengan nada kecewa.
Wandi, salah satu warga yang ikut mempertahankan lahan, mempertanyakan sikap anggota kepolisian yang berada di lokasi. Menurutnya, aparat selalu menyampaikan bahwa keberadaan mereka hanya untuk melakukan pengamanan. Namun, ia menilai pengamanan tersebut justru tidak diikuti dengan upaya mencegah aktivitas pengerukan material yang dipersoalkan warga.
“Kami bertanya, kalau memang anggota kepolisian hanya melakukan pengamanan, mengapa aktivitas pengambilan material tetap dibiarkan berlangsung? Ketika kami mencoba menghentikan aktivitas tersebut, justru kami yang dihalangi,” ungkap Wandi.
Ia juga mengungkapkan bahwa seseorang bernama Rendy, yang disebut warga sebagai konsultan PT JRBM, diduga memerintahkan anggota kepolisian untuk menghalangi dan mengusir warga dari lokasi.
“Ada Pak Rendy yang mengaku sebagai konsultan PT JRBM. Ketika kami mencoba menghentikan pengerukan material, dia memerintahkan anggota kepolisian untuk menghalangi dan mengusir kami. Anehnya, anggota yang berada di lokasi justru mengikuti arahan tersebut. Kami mempertanyakan, sebenarnya siapa yang memiliki kewenangan memberikan perintah kepada aparat kepolisian?” tegasnya.
Wandi menegaskan, warga tidak bermaksud menghalangi tugas kepolisian. Mereka hanya meminta agar aparat bersikap profesional, netral, dan tidak memberikan kesan keberpihakan kepada salah satu pihak yang sedang berperkara.
Menurut warga, persoalan kepemilikan lahan tersebut telah ditempuh melalui jalur hukum. Karena itu, mereka meminta seluruh pihak menghormati proses persidangan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh sengketa.
WARGA TAGIH KOMITMEN KAPOLRI
Kondisi tersebut mendorong warga menyampaikan permohonan langsung kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar memberikan perhatian terhadap tindakan anggota kepolisian yang bertugas di PT JRBM tepatnya di wilayah hukum polres Kotamobagu dengan dasar pengamanan.
“Pak Kapolri, kami masyarakat ingin merasakan makna dari slogan Polisi Bersama Masyarakat. Tolong lihat kondisi kami. Kami hanya mempertahankan lahan dan sudah menempuh jalur administrasi serta proses hukum. Jangan sampai masyarakat justru merasa berhadapan dengan aparat ketika memperjuangkan haknya,” pinta warga.
Warga juga berharap Kapolri dan Kapolda Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap pola pengamanan di lokasi sengketa tersebut.
Mereka menegaskan, jangan sampai kehadiran aparat yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban justru menimbulkan persepsi bahwa kepolisian memberikan perlindungan kepada aktivitas salah satu pihak yang sedang berperkara.
SURAT PERMOHONAN NETRALITAS SUDAH DISAMPAIKAN
Sebelumnya, pihak pemilik lahan melalui kuasa hukumnya Irwan Damopolii S.H. telah menyampaikan surat kepada Polres Kotamobagu. Surat tersebut pada prinsipnya meminta agar anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di lokasi sengketa tetap menjaga netralitas serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Dengan demikian, warga berharap tidak ada tindakan sepihak yang berpotensi merugikan salah satu pihak sebelum adanya kejelasan hukum mengenai objek sengketa tersebut.
KAPOLRES KOTAMOBAGU BELUM BERIKAN TANGGAPAN
Kamis, 12 November 2026 Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, Redaksi PORTALBMR telah berupaya menghubungi Kapolres Kotamobagu AKBP Abdul Kholik guna meminta penjelasan terkait keterlibatan anggota kepolisian dalam pengamanan lokasi sengketa di wilayah hukum polres Kotamobagu, termasuk dugaan adanya perintah dari pihak perusahaan kepada anggota di lapangan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Kotamobagu belum memberikan tanggapan meskipun telah beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp.
Redaksi juga masih berupaya meminta klarifikasi kepada pihak PT JRBM, termasuk Rendy yang disebut warga sebagai konsultan perusahaan, serta pihak eksternal perusahaan yang disebut dalam peristiwa tersebut.
Publik kini menanti penjelasan: apakah kehadiran anggota kepolisian benar-benar sebatas pengamanan, bagaimana standar netralitas diterapkan, dan apakah aktivitas pengerukan material di atas objek sengketa telah memiliki dasar hukum serta izin yang diperlukan?
Jangan sampai slogan Polisi Bersama Masyarakat hanya menjadi semboyan. Masyarakat membutuhkan kehadiran polisi yang profesional, netral, dan benar-benar berdiri untuk menegakkan hukum.
Redaksi PORTALBMR tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi bagi Kapolres Kotamobagu, PT JRBM, maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
