Lahan 6.000 Meter Persegi Diduga Dikeruk PT JRBM, Djamaluddin Gugat.! Blasting dan excavator Jadi Sorotan

PORTALBMR KOTAMOBAGU – Aktivitas pertambangan emas PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, kembali menjadi sorotan.

Kali ini, perusahaan pertambangan tersebut menghadapi gugatan perdata dari Djamaluddin Ismail, pemilik yang mengklaim mempunyai lahan perkebunan seluas kurang lebih 6,2 hektare di kawasan Perkebunan Hulu Bolaang.

Dalam gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor Perkara 302/Pdt.G/2026/PN, Djamaluddin mendalilkan sebagian tanah miliknya diduga telah dikeruk untuk kepentingan aktivitas pertambangan emas.

Fokus sengketa berada pada lahan di bagian utara perkebunan yang menurut Penggugat memiliki ukuran sekitar 100 x 60 meter atau 6.000 meter persegi.

Dalam uraian gugatan, Penggugat menyebut aktivitas pertambangan yang berlangsung sejak akhir September 2026 diduga telah melewati batas lahan yang sebelumnya merupakan tanah milik Yusup Mamonto dan telah dibeli PT JRBM.

Aktivitas tersebut, menurut Penggugat, dilakukan menggunakan tiga unit ekskavator dan sejumlah dump truck untuk mengangkut material batuan menuju lokasi pengolahan emas perusahaan yang berjarak sekitar satu kilometer.

Penggugat juga mendalilkan adanya aktivitas blasting atau peledakan batuan yang dilakukan berulang kali di sekitar perkebunan jati miliknya.

Dampaknya, menurut gugatan, kondisi lahan yang sebelumnya merupakan kawasan perkebunan di bagian utara berubah menjadi cekungan menyerupai kolam dengan kedalaman sekitar 20 meter.

Djamaluddin mengklaim volume material yang dikeruk dari area seluas 6.000 meter persegi tersebut mencapai sekitar 120.000 meter kubik.

Atas dasar perhitungan tersebut, Penggugat menilai aktivitas pertambangan telah menimbulkan kerugian besar dan meminta perusahaan bertanggung jawab secara hukum.

Menariknya, persoalan ini bukan baru pertama kali dipersoalkan.

Dalam materi gugatan disebutkan bahwa sejak sekitar 2016, Penggugat pernah mempersoalkan pemasangan kawat berduri yang menurutnya memasuki sebagian area perkebunan.

Saat itu, Djamaluddin mengaku mendatangi pihak perusahaan dan memperlihatkan Kart Desa tertanggal 2 Juni 2005. Menurut dalilnya, setelah pertemuan dengan pihak perusahaan, pagar kawat berduri tersebut akhirnya dicabut.

Persoalan kembali mencuat pada Mei hingga Juni 2026 ketika terjadi perbedaan klaim batas lahan antara Penggugat dan PT JRBM.

Bahkan, persoalan tersebut sempat difasilitasi melalui pertemuan di Balai Desa Bakan pada 2 Juni 2026 dengan melibatkan Camat Lolayan, Kepala Desa Bakan, pihak perusahaan, kuasa hukum Penggugat, serta unsur kepolisian.

Namun, menurut Penggugat, musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena kedua pihak belum berhasil mempertemukan dokumen kepemilikan tanah yang dapat memastikan batas masing-masing.

Penggugat juga menguraikan adanya pemeriksaan lokasi oleh penyidik Polda Sulawesi Utara pada 24 Agustus 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, menurut gugatan, Djamaluddin memperlihatkan Kart Desa miliknya, sementara pihak perusahaan memperlihatkan sejumlah dokumen peta lahan dan surat kesepakatan jual beli atas nama Samun Podomi.

Penggugat mempersoalkan keabsahan serta kesesuaian letak dokumen tersebut dengan objek tanah yang disengketakan.

Kini, melalui gugatan perdata, Djamaluddin meminta pengadilan memerintahkan PT JRBM menghentikan aktivitas pertambangan pada lahan yang menjadi objek sengketa.

Ia juga meminta perusahaan mengosongkan lahan tersebut serta membayar ganti rugi materiil sebesar Rp240 miliar dan immateriil Rp10 miliar.

Persoalan ini menjadi ujian penting bagi kepastian hukum penguasaan tanah masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Di sisi lain, keberadaan izin usaha pertambangan perusahaan tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban menghormati hak kepemilikan pihak lain apabila terdapat sengketa batas dan alas hak atas tanah.

Semua dalil tersebut masih harus diuji melalui pembuktian di pengadilan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi PT JRBM mengenai tudingan pengerukan lahan dan aktivitas blasting yang dipersoalkan Penggugat.

Redaksi PORTALBMR tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi bagi PT JRBM, maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.