Kart Desa 2005 Dihadapkan Dengan Peta Kavling PT JRBM, Sengketa Tanah Berujung Ke Pengadilan

PORTALBMR KOTAMOBAGU – Polemik kepemilikan tanah perkebunan di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, semakin memanas. Perbedaan dokumen kepemilikan antara Djamaluddin Ismail dan PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) kini resmi dibawa ke Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Djamaluddin menggugat PT JRBM sebagai Tergugat I dan Samun Podomi alias Papa Mulyono sebagai Tergugat II melalui perkara perdata Nomor 302/Pdt.G/2026/PN.

Inti persoalan yang dipersoalkan Penggugat adalah keabsahan serta kesesuaian letak dokumen kepemilikan tanah yang digunakan sebagai dasar penguasaan lahan di sekitar perkebunan jati miliknya.

Djamaluddin mengklaim memiliki tanah seluas kurang lebih 6,2 hektare yang diperoleh melalui pembelian dari sejumlah warga Desa Bakan pada periode 2003 hingga 2005.

Sebagai bukti, Penggugat mengajukan Kart Desa tertanggal 2 Juni 2005 yang diterbitkan Pemerintah Desa Bakan atas namanya.

Namun, dalam proses pemeriksaan lokasi pada 24 Agustus 2026, pihak PT JRBM disebut memperlihatkan sejumlah dokumen berupa:

Peta Lahan Kavling 272 atas nama Samun Podomi dengan luas sekitar 1,6274 hektare.

Peta Lahan Kavling 973 atas nama Samun Podomi dengan luas sekitar 1,5258 hektare.

Surat Kesepakatan tertanggal 1 April 2015.

Ketiga dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam sengketa yang kini diperiksa melalui jalur perdata. Penggugat menilai bahwa peta lahan kavling PT jrbm bukan produk desa, karena tidak melibatkan porobis (pengukur desa ) dan tidak menyatakan berbatasan dengan siapa – siapa saja pemilik di sampingnya.

Dalam materi gugatannya, Djamaluddin mempertanyakan proses penerbitan peta lahan Kavling 272 dan 973. Ia mendalilkan dokumen tersebut tidak mencantumkan secara jelas identitas pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah serta riwayat kepemilikan awal lahan.

Penggugat juga mempersoalkan surat kesepakatan jual beli antara Samun Podomi dan Adhi Prasetyo yang disebut bertindak untuk kepentingan PT JRBM.

Persoalan semakin menarik karena dalam pemeriksaan lokasi tersebut, menurut uraian gugatan, mantan Kepala Desa Bakan periode 2002–2012, A.Y. Mamonto, menyampaikan bahwa tanah milik Djamaluddin telah memiliki batas-batas kepemilikan sejak 2005.

Sementara itu, mantan Plt. Kepala Desa Bakan periode 2012–2015, Hin Mamonto, disebut memberikan keterangan bahwa dirinya pernah menandatangani dokumen peta lahan tersebut, tetapi tidak mengetahui secara pasti lokasi tanah yang dimaksud.

Penggugat juga menguraikan bahwa pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bolaang Mongondow yang hadir dalam pemeriksaan lokasi menjelaskan adanya perbedaan metode pengukuran pada kedua dokumen.

Kart Desa milik Penggugat disebut menggunakan pengukuran manual, sedangkan dokumen peta lahan pihak perusahaan menggunakan pengukuran dengan teodolit dan titik koordinat.

Menurut uraian gugatan, perbedaan tersebut menyebabkan kedua dokumen belum dapat dicocokkan secara pasti untuk memastikan letak dan luas tanah yang tumpang tindih.

Tidak hanya itu, persoalan tersebut sebelumnya juga melibatkan aparat kepolisian.

Penggugat menyebut PT JRBM pernah membuat laporan dugaan penyerobotan tanah ke Polda Sulawesi Utara dengan Nomor LP 50/V/2026/Dit.Reskrimum tertanggal 29 Mei 2026.

Dalam proses penanganannya, sejumlah warga Desa Bakan, termasuk penjaga kebun Djamaluddin, disebut menjalani pemeriksaan.

Namun, menurut materi gugatan, ketika pemeriksaan lokasi dilakukan pada 24 Agustus 2026, pihak-pihak yang hadir akhirnya menunjuk titik batas tanah yang sama antara perkebunan Djamaluddin dan lahan perusahaan.

Penunjukan tersebut, menurut Penggugat, memperkuat batas lahan sebagaimana tercantum dalam Kart Desa tertanggal 2 Juni 2005.

Atas rangkaian peristiwa tersebut, Djamaluddin meminta Majelis Hakim menyatakan dokumen Peta Lahan Kavling 272, Kavling 973, serta surat kesepakatan jual beli tertanggal 1 April 2015 tidak sah dan batal demi hukum sepanjang mencakup tanah yang menjadi objek sengketa.

Sebaliknya, ia meminta Kart Desa miliknya dinyatakan sah menurut hukum.

Penggugat juga meminta pengadilan memerintahkan penghentian aktivitas pertambangan pada objek sengketa, mengabulkan permohonan sita jaminan, serta menghukum para Tergugat membayar kerugian sesuai tuntutan gugatan.

Perkara ini menjadi penting karena menyangkut kepastian alas hak, proses pembebasan tanah masyarakat, serta batas wilayah aktivitas pertambangan perusahaan.

Apabila terdapat perbedaan dokumen kepemilikan, penyelesaiannya harus dilakukan melalui pembuktian hukum yang objektif, termasuk pemeriksaan riwayat tanah, dokumen asli, saksi-saksi, dan pengukuran batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu ditegaskan, dugaan ketidakabsahan dokumen dan seluruh keterangan yang dimuat dalam berita ini merupakan dalil Penggugat yang belum diputus oleh pengadilan.

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi PT JRBM dan Samun Podomi terkait materi gugatan tersebut belum diperoleh.

Publik kini menunggu pembuktian di persidangan untuk menjawab pertanyaan mendasar: di mana sebenarnya batas tanah milik masyarakat dan di mana batas lahan yang menjadi hak perusahaan?

 

Check Also

Kapolres Belum Merespon Konfirmasi, Sengketa Lahan PT JRBM Memanas..! Kuasa Hukum Djamaluddin Tempuh Gugatan Perdata, Minta Aparat Netral

PORTALBMR KOTAMOBAGU – Situasi sengketa lahan antara pihak Dr. Djamaludin Ismail, S.H., M.H., dengan PT …