PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
PORTALBMR KOTAMOBAGU – Belum genap 100 hari memimpin Kepolisian Resor (Polres) Kotamobagu, AKBP Abdul Kholik, S.H., S.I.P., M.A.P. menghadapi sejumlah persoalan keamanan dan penegakan hukum yang menjadi perhatian publik.
AKBP Abdul Kholik resmi menjabat sebagai Kapolres Kotamobagu sejak 13 Juli 2026, menggantikan AKBP Irwanto, S.I.K., M.H.
Memasuki sekitar 77 hari masa kepemimpinannya, sejumlah peristiwa besar terjadi di wilayah hukum Polres Kotamobagu. Mulai dari tragedi maut ajang Tidar Drag Race-Drag Bike Championship 2026, persoalan distribusi BBM bersubsidi di SPBU Pontodon, hingga konflik antarkampung (tarkam) antara warga Kelurahan Upai dan Desa Poopo.
Rangkaian peristiwa tersebut kini menjadi sorotan aktivis, LSM, tokoh masyarakat hingga kalangan wartawan yang mempertanyakan sejauh mana langkah kepolisian dalam menangani berbagai persoalan tersebut.
Tragedi Drag Bike: 9 Orang Meninggal Dunia
Sekitar 27 hari setelah AKBP Abdul Kholik menjabat, tragedi maut terjadi dalam ajang Tidar Drag Race-Drag Bike Championship 2026.
Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 9 Agustus 2026, di Jalan A.P. Mokoginta, Kelurahan Upai, Kota Kotamobagu.
Kecelakaan dalam kegiatan tersebut mengakibatkan 9 orang meninggal dunia, sementara sejumlah korban lainnya harus mendapatkan perawatan medis.
Tragedi itu hingga kini masih menjadi perhatian publik, terutama menyangkut aspek keselamatan, perizinan, pengamanan kegiatan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan event tersebut.
55 Hari Menjabat, Sidak SPBU Pontodon Temukan Dugaan Penyelewengan BBM
Memasuki sekitar 55 hari kepemimpinannya, persoalan lain kembali mencuat. Masyarakat ketika itu mengalami kesulitan mendapatkan BBM, khususnya jenis solar bersubsidi.
Pada Selasa, 8 September 2026 sekitar pukul 02.00 WITA, tim Forkopimda Kota Kotamobagu melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU 74.957.07 Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara.
Sidak tersebut melibatkan Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib, Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, Ketua DPRD Adrianus Mokoginta, jajaran Forkopimda serta unsur TNI-Polri.
Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan dua unit dump truck, masing-masing berwarna merah dan kuning, yang disebut membawa jeriken serta tandon berisi BBM jenis solar bersubsidi.
Temuan tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya praktik penyelewengan atau penimbunan BBM bersubsidi.
Namun, hingga kini, sorotan publik masih tertuju pada perkembangan penanganan perkara tersebut. Belum adanya pengumuman tersangka secara resmi menjadi pertanyaan di tengah masyarakat dan aktivis yang mengikuti kasus tersebut.
77 Hari: Konflik Upai-Poopo, 8 Orang Jadi Korban Luka
Memasuki sekitar 77 hari masa kepemimpinan AKBP Abdul Kholik, persoalan keamanan kembali terjadi.
Konflik antarkampung atau tawuran antara warga Kelurahan Upai dan Desa Poopo pecah dan menimbulkan sejumlah korban.
Sedikitnya 8 orang dilaporkan mengalami luka-luka dari kedua belah pihak. Sejumlah aparat keamanan yang bertugas mengamankan situasi juga turut menjadi korban.
Bahkan, dalam insiden tersebut terdapat anggota TNI dan Brimob yang dilaporkan terkena tembakan senapan angin, sementara korban lainnya mengalami luka akibat lemparan batu. Para korban kemudian mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Konflik tersebut akhirnya dapat diredam setelah dilakukan pertemuan dan kesepakatan bersama. Perdamaian antara kedua pihak secara resmi dicapai pada Senin, 28 September 2026.
Belum 100 Hari, Tiga Persoalan Besar Jadi Sorotan
Rangkaian peristiwa tersebut membuat masa awal kepemimpinan AKBP Abdul Kholik sebagai Kapolres Kotamobagu menjadi perhatian publik.
Dalam kurun waktu sekitar 77 hari, tercatat tragedi Drag Bike yang menelan 9 korban jiwa, konflik Upai-Poopo yang mengakibatkan 8 korban luka, serta kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Pontodon yang hingga kini masih dipertanyakan perkembangan penanganannya.
Sejumlah aktivis, LSM dan tokoh masyarakat menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi jajaran Polres Kotamobagu dalam menjaga keamanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
Sorotan bukan semata-mata diarahkan kepada Kapolres secara pribadi, melainkan terhadap sejauh mana institusi kepolisian mampu memastikan setiap persoalan ditangani secara transparan, profesional dan tuntas.
Publik Menunggu Langkah Tegas Polres Kotamobagu
Sejumlah kalangan masyarakat kini menunggu penjelasan dan perkembangan konkret dari Polres Kotamobagu terkait tiga persoalan tersebut.
Khusus kasus BBM di SPBU Pontodon, publik mempertanyakan sejauh mana proses penyelidikan dan penyidikan berjalan serta siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan unsur pidana.
Sementara dalam tragedi Drag Bike, perhatian masyarakat tertuju pada proses hukum, aspek perizinan, pengamanan dan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan.
Adapun konflik Upai-Poopo menjadi pekerjaan rumah tersendiri agar perdamaian yang telah dicapai tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar mampu mencegah konflik serupa kembali terjadi.
Belum genap 100 hari, publik kini menunggu satu hal: apakah jajaran Polres Kotamobagu mampu menjawab seluruh persoalan tersebut dengan penegakan hukum yang transparan, tegas dan tidak pandang bulu.
Penulis: Rusli Abdjul
Wakil Ketua PWI Sulut
