Aktivis Pantau 100 Hari Kinerja Kasat Reskrim Polres Kotamobagu, AKP Mahadewa Bayu: “Terima Kasih Atas Saran Dan Masukannya’

PORTALBMR KOTAMOBAGU – Kinerja 100 hari Kasat Reskrim Polres Kotamobagu, AKP Mahadewa Bayu Sulistyanarendra, mulai menjadi perhatian aktivis dan kalangan masyarakat. Sikap profesional serta pola komunikasi yang disampaikan perwira yang baru menjabat tersebut dinilai perlu dibuktikan melalui konsistensi penanganan berbagai perkara yang menjadi perhatian publik.

Sorotan itu disampaikan aktivis BMR, Parindo Potabuga, usai menghadiri kegiatan Media Catering bersama Polsek Lolayan yang digelar di Desa Kopandakan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolsek Lolayan bersama jajaran personel serta Kasat Reskrim Polres Kotamobagu. Forum tersebut menjadi ruang silaturahmi antara aparat penegak hukum, insan pers, LSM dan aktivis dalam membangun komunikasi serta menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Kotamobagu.

Dalam kesempatan itu, AKP Mahadewa Bayu yang baru menerima serah terima jabatan pada 19 September 2026, menggantikan Iptu Ahmad Waafi, memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan pentingnya dukungan dan sinergi dengan media.

Ia juga menjelaskan bahwa dirinya tengah menghadapi cukup banyak berkas perkara sehingga mekanisme komunikasi dengan masing-masing unit perlu dilakukan secara terarah.

Menurut Parindo Potabuga, penjelasan tersebut justru menunjukkan adanya keinginan Kasat Reskrim untuk membangun pola komunikasi yang lebih terstruktur antara media, masyarakat dan aparat penegak hukum.

“Menurut saya, pola komunikasi yang terarah antara media dan APH itu penting. Penjelasan beliau mengenai penanganan perkara tanpa pandang bulu juga membuat saya tertarik. Publik tentu berharap ada gebrakan baru di era kepemimpinan beliau,” ujar Parindo.

Ia mengakui, dalam penyampaian tersebut sempat muncul kesan adanya perbedaan pandangan dengan sejumlah rekan media. Namun, Parindo memilih melihatnya dari sisi profesionalitas dan tata kelola komunikasi dalam institusi Reskrim.

“Kalau berhubungan dengan PPA, silakan melalui Kanit PPA. Kalau terkait illegal mining, hubungi Kanit Tipidter. Jangan semuanya langsung ke Kasat, karena beliau juga harus mengelola begitu banyak berkas dan laporan,” kata Parindo, mengutip penjelasan AKP Mahadewa Bayu.

100 Hari Jadi Ujian Konsistensi

Parindo menilai, karakter kepemimpinan seperti yang ditunjukkan Kasat Reskrim saat ini patut diberikan ruang untuk bekerja. Namun, menurutnya, komunikasi dan narasi profesional tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata.

Karena itu, ia menyatakan akan ikut memantau kinerja AKP Mahadewa Bayu dalam 100 hari pertama masa tugasnya.

“Tipikal Kasat seperti ini yang kami tunggu. Profesionalitas dan proporsionalitas harus dijaga. Tetapi untuk menguji konsistensinya, saya akan melihat bagaimana penanganan berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik,” tegasnya.

Parindo menyebut sejumlah isu yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum, di antaranya dugaan persoalan di SPBU, peredaran minuman keras, dugaan illegal mining hingga dugaan illegal logging.

“Publik menanti bagaimana dugaan persoalan di SPBU, penjualan minuman keras, illegal mining sampai illegal logging ditangani. Semua harus berdasarkan fakta hukum dan diproses secara profesional,” bebernya.

Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah perkara yang menurutnya belum memberikan kejelasan kepada publik, termasuk persoalan yang ia sebut berkaitan dengan dam kuning serta dump truck merah.

“Begitu juga dengan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik dan dinilai belum memiliki kejelasan. Masyarakat tentu berharap ada kepastian mengenai sejauh mana proses hukumnya,” ujarnya.

“Kalau Tidak Ada Progress, Publik Berhak Bertanya”

Parindo menegaskan, pemantauan terhadap 100 hari kerja Kasat Reskrim bukan dimaksudkan sebagai tekanan pribadi, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial.

Ia menyatakan siap memberikan dukungan apabila kinerja penegakan hukum berjalan profesional, transparan dan sesuai fakta hukum.

“Tentunya saya dan publik mendukung konsistensi Kasat Reskrim. Tetapi kalau sampai 100 hari ke depan tidak ada kejelasan progres, apalagi tidak terlihat adanya penindakan terhadap perkara yang memang memenuhi unsur hukum, tentu publik berhak mempertanyakan kinerjanya,” tegas Parindo.

Menurutnya, ukuran keberhasilan seorang Kasat Reskrim bukan hanya dari komunikasi maupun pernyataan yang disampaikan, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam memberikan kepastian hukum terhadap setiap perkara yang ditangani.

“Jangan sampai narasi dan fakta di lapangan tidak berkesesuaian. Kami akan melihat dan mengawal prosesnya secara objektif,” tandasnya.

Kasat Reskrim: “Kami Masih Penyesuaian”

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kotamobagu AKP Mahadewa Bayu Sulistyanarendra menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan media, aktivis maupun masyarakat.

Ia meminta seluruh pihak terus membangun sinergi dengan aparat kepolisian, khususnya dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan situasi kamtibmas maupun perkara hukum.

“Kami apresiasi saran dan masukan teman-teman media. Kami juga berharap rekan-rekan media dapat terus bersinergi dalam menyampaikan informasi dan bersama-sama menjaga serta merawat kondusifitas wilayah hukum Polres Kotamobagu,” ujar AKP Mahadewa Bayu.

Ia juga mengakui masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian karena baru menduduki jabatan sebagai Kasat Reskrim Polres Kotamobagu.

“Pelan-pelan kami atensi ya, Bang. Saya juga masih baru dan butuh penyesuaian sambil merampungkan semuanya sesuai dengan fakta hukum. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya untuk kami,” ucapnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa jajaran Satreskrim Polres Kotamobagu akan melakukan penanganan perkara secara bertahap berdasarkan mekanisme dan fakta hukum yang ditemukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Kini, perhatian publik tertuju pada 100 hari pertama kepemimpinan AKP Mahadewa Bayu. Apakah komitmen profesionalitas, komunikasi terarah dan penanganan perkara berdasarkan fakta hukum tersebut akan melahirkan gebrakan baru? Publik menunggu jawabannya melalui kinerja, bukan sekadar narasi.