Beredar Isu Ada Pungli, Tiga Dinas Gelar Konfrensi Pers

PortalBMR, KOTAMOBAGU – Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop-UKM) Kotamobagu diterpa isu punggutan biaya kepada pedagang tak sesuai perda. Sementara terkait penertiban pedagang di pasar serasi dan 23 maret oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kotamobagu bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kotamobagu yang menertibkan pedagang dipinggir jalan juga di pertayakan.

Rabu, (09/10/2019) menjawab isu yang berkembang, tiga dinas terkait ini menggelar konfrensi pers di kantor Wali Kota Kotamobagu.

Terkait isu dugaan pungutan liar (Pungli) di pasar 23 maret yang telah beredar di masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop-UKM), Herman Aray mengatakan, pungutan yang dilakukan pihaknya sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar, yakni 2000 rupiah per meter untuk lapak, ditambah uang kebersihan pasar 2000.

“Ini ada isu yang berkembang, dimana disperindag memungut tidak sesuai perda, tarifnya variatif, ada yang bilangnya 150 hingga 200 ribu rupiah. Itu jelas tidak ada, kemarin kita langsung turun ke lapangan untuk mengklarifikasi hal ini ke pedagang,
dan ternyata itu hanya fitnah, catut. Kalau benar, langsung saja lapor ke atasan. Bahwa dinas ini atau oknum ini telah melanggar Perda menyangkut pelayanan retribusi pasar,” jelasnya

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Sahaya Mokoginta juga menyampaikan, langkah yang diambil pihaknya di lapangan sudah melalui prosedu.

“terkait dengan tugas dan fungsi kami, ketentuan peraturan daerah tentang ketertiban umum, kami lakukan hampir setiap hari. Misalnya, apabila ada pedagang yang menggunakan fasilitas umum, misalnya trotoar atau sejenisnya maka tentu kami tertibkan. Namun, sebelumnya kami berikan terlebih dulu teguran lisan,” kata Sahaya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Nasly Paputungan juga menambahkan hak dari Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

“Jika ada penyempitan jalan terjadi karena jalan sudah digunakan oleh pedagang, maka tentu akan ditertibkan. Dan kami setiap saat menurunkan petugas untuk mengaturnya.Rekayasa lalu lintas, juga dilakukan, guna menjaga kemacetan yang sewaktu-waktu terjadi,” tegas Nasli.

Komentar Facebook

Komentar

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Pembentukan Panitia Pilsang Desa Pontodon Menunggu Kepastian Banding

PortalBMR, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Kepala Bagian Tata ...