Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan akun Facebook berinisial FB yang diduga memublikasikan bukti transfer uang senilai Rp5 juta tanpa persetujuan Parindo. Ia menilai unggahan tersebut telah memicu beragam komentar publik yang menyudutkan dirinya dan berdampak terhadap nama baik serta keluarganya.

Parindo tiba di Polres Kotamobagu sekitar pukul 12.10 WITA dengan membawa sejumlah dokumen pendukung. Ia kemudian menuju ruangan Jatanras untuk menyampaikan pengaduannya kepada petugas.

Usai membuat laporan, Parindo kepada sejumlah awak media menjelaskan bahwa pengaduan tersebut mencakup dugaan pencemaran nama baik, fitnah melalui media sosial, serta dugaan adanya upaya yang berkaitan dengan pemberian uang di tengah sorotannya terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Nuntab, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

Transfer RP 5 Juta Tanpa Permintaan, Bukti Transaksi Diunggah Ke Facebook 

Parindo mengungkapkan, dirinya tidak pernah meminta uang kepada pihak yang tercatat sebagai pengirim dana dengan nama SAINAL/SAENAL.

Namun, menurut keterangannya, dana sebesar Rp5 juta masuk ke rekeningnya. Setelah itu, bukti transfer tersebut muncul dalam unggahan Facebook yang dipersoalkannya.

“Saya merasa dijebak dan patut menduga ada motif untuk mempermalukan saya di hadapan publik. Saya tidak pernah meminta dana kepada pengirim atas nama SAINAL/SAENAL. Lalu, mengapa bukti transfer tersebut dipublikasikan oleh akun Facebook FB hingga bermunculan berbagai komentar yang menyudutkan saya?” ungkap Parindo.

Ia menilai unggahan tersebut telah menimbulkan persoalan serius karena menyangkut reputasi pribadinya dan keluarganya.

“Negara kita adalah negara hukum. Karena itu, persoalan ini saya bawa ke ranah hukum agar semuanya menjadi jelas dan bisa dibuktikan melalui proses yang berlaku,” tegasnya.

Parindo juga mempertanyakan tujuan pengiriman uang tersebut, terlebih karena unggahan bukti transfer muncul dalam waktu berdekatan dengan transaksi yang masuk ke rekeningnya.

“Dana itu masuk tanpa permintaan dari saya, kemudian muncul unggahan di Facebook. Saya menduga ada motif tertentu di balik peristiwa ini. Namun, saya menyerahkan pembuktiannya kepada penyidik,” tambahnya.

Kaitkan Dengan Sorotan PETI Nuntab

Parindo menduga peristiwa tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan kaitannya dengan kritik yang selama ini ia sampaikan terhadap aktivitas PETI di kawasan Nuntab.

Dalam beberapa hari terakhir, ia menyoroti dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut. Ia menyebut kegiatan itu diduga telah berlangsung sekitar lima bulan dan mempertanyakan penanganan aparat penegak hukum, termasuk pemasangan garis polisi serta informasi mengenai dugaan keterlibatan warga negara asing (WNA).

Ia juga menyoroti potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dipersoalkannya.

Meski demikian, dugaan keterkaitan antara transfer uang dan upaya membungkam kritik belum dapat dipastikan. Demikian pula dugaan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan tersebut masih memerlukan verifikasi dan penjelasan dari instansi berwenang.

Atas dasar itu, Parindo meminta penyidik Polres Kotamobagu mendalami seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari asal-usul transfer, tujuan pengiriman dana, hingga alasan bukti transaksi tersebut dipublikasikan di media sosial.

Ia secara khusus meminta agar pihak yang diduga mengirimkan uang turut dimintai keterangan.

“Saya memohon dengan hormat agar penyidik Polres Kotamobagu memanggil dan memeriksa pihak berinisial SAINAL/SAENAL selaku pengirim uang untuk dimintai keterangan. Saya ingin mengetahui apa tujuan transfer tersebut dan apa hubungannya dengan unggahan yang beredar,” pintanya.

Sejumlah Bukti Diserahan Kepada Penyidik 

Untuk mendukung pengaduannya, Parindo menyebut telah menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti elektronik kepada petugas, di antaranya:

Cetakan mutasi rekening m-Info BCA tertanggal 17 Oktober 2026 yang menunjukkan transaksi masuk sebesar Rp5 juta dengan keterangan “operasional media SAENAL”.

Tangkapan layar unggahan Facebook akun Fiky Bulow tertanggal 17 Oktober 2026 yang memuat narasi mengenai uang Rp5 juta dan idealisme.

Tangkapan layar unggahan lanjutan yang berisi narasi lain serta video rekaman yang dipersoalkan.

Menurut Parindo, bukti-bukti tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap kronologi dan motif di balik peristiwa yang dilaporkannya.

Ia meminta agar penyelidikan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan unggahan media sosial, tetapi juga menelusuri keaslian dokumen, konteks penyebaran informasi, serta hubungan antara transaksi dan konten yang dipublikasikan.

UU PDP: Ancaman 4 Tahun Penjara Dan Denda Rp 4 Miliar 

Dari sisi hukum, dugaan pengungkapan data pribadi secara melawan hukum melalui media sosial dapat ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP mengatur larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Jika unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi, pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar.

Namun, penerapan pasal tersebut terhadap unggahan bukti transfer dalam perkara ini harus terlebih dahulu dinilai berdasarkan jenis informasi yang dipublikasikan, konteks pengungkapan, unsur kesengajaan, sifat melawan hukum, serta ketentuan yang berlaku. Tidak setiap publikasi bukti transfer secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan UU PDP.

Selain itu, apabila konten yang dipublikasikan terbukti memenuhi unsur penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang melalui sistem elektronik, ketentuan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 juga dapat menjadi bahan penelaahan aparat penegak hukum.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta, dengan memperhatikan unsur tindak pidana, pengecualian yang berlaku, serta ketentuan hukum terkait.

Sementara itu, apabila terdapat tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan memenuhi unsur fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (6) UU ITE, ancaman pidananya dapat mencapai 4 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Penerapannya tetap bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur hukum dalam perkara yang diperiksa.

Parindo berharap ketentuan hukum tersebut dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menelaah dugaan perbuatan yang dilaporkannya secara objektif dan profesional.

Parindo Minta Polres Kotamobagu Ungkap Fakta 

Parindo menegaskan bahwa pengaduan tersebut merupakan langkah untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang muncul setelah bukti transfer dan narasi terkait beredar di media sosial.

Ia meminta penyidik mengungkap siapa yang mengirimkan uang, apa tujuan transaksi tersebut, siapa yang mengunggah bukti transfer, serta apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses penyebaran informasi tersebut.

“Saya berharap Polres Kotamobagu menindaklanjuti laporan ini secara profesional. Periksa semua pihak yang berkaitan, telusuri bukti-buktinya, dan ungkap fakta yang sebenarnya. Saya ingin persoalan ini menjadi terang melalui proses hukum, bukan melalui penghakiman di media sosial,” tutupnya.

Hingga berita ini disusun, dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum. Pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Posting Terancam 4 Tahun..! Parindo Resmi Laporkan Akun Facebook FB, Unggah Bukti Transfer RP 5 Juta Tanpa Persetujuan ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Parindo menilai, publik membutuhkan kejelasan mengenai sejauh mana proses hukum berjalan, siapa saja pihak yang telah dimintai pertanggungjawaban, serta apakah penanganan perkara tersebut telah menyentuh pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas pertambangan ilegal.

Dua kasus yang menjadi sorotan itu masing-masing berada di kawasan Jalur Tujuh, Desa Tanoyan Selatan, dan kawasan Bolingongot, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong.

LIMA UNIT EXCAVATOR DIAMANKAN, PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN HUKUM

Kasus pertama berkaitan dengan penertiban aktivitas yang diduga merupakan PETI di kawasan Jalur Tujuh, Desa Tanoyan Selatan.

Pada awal Agustus 2026, tim Ditipidter Bareskrim Polri melakukan penindakan di lokasi tersebut. Dalam operasi itu, sebanyak lima unit excavator dilaporkan diamankan sebagai bagian dari penanganan aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin.

Penindakan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kelanjutan proses hukumnya. Publik tidak hanya menunggu informasi mengenai status barang bukti, tetapi juga kejelasan mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut.

Bagi Parindo, penertiban di lapangan harus diikuti dengan proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, apabila ditemukan unsur pidana dan bukti yang cukup, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Penindakan dilakukan langsung dilokasi, Publik meyakini kinerja Tipidter Bareskrim Mabes polri hingga telah mengamanatkan 5 Unit alat excavator dan telah dititipkan di Polsek Lolayan. Kini publik menanti pihak-pihsk yang diduga pelaku PETI sesuai dengan proses hukum,’ ungkap Parindo Potabuga.

TRAGEDI BOLINGONGOT, KELUARGA KORBAN MENANTI KEPASTIAN

Kasus kedua berkaitan dengan aktivitas PETI di kawasan Bolingongot, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan. Peristiwa longsor di kawasan pertambangan tersebut dilaporkan mengakibatkan dua pekerja tertimbun material tanah.

Salah satu korban yang disebut telah teridentifikasi bernama Alipu Atimu alias Alip, warga asal Gorontalo. Sementara itu, korban lainnya, Rivaldo Kandouw alias Baim, menurut informasi yang dihimpun, belum ditemukan hingga berita ini di publish

Peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan aktivitas pertambangan yang diduga tidak berizin, melainkan juga menyangkut keselamatan pekerja dan kepastian hukum bagi keluarga korban.

Keluarga korban disebut terus mengharapkan kejelasan penanganan perkara. Mereka membutuhkan transparansi mengenai proses penyelidikan serta penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas aktivitas pertambangan di lokasi tersebut.

Dalam perkara yang berkaitan dengan hilangnya nyawa manusia, penegakan hukum harus didasarkan pada bukti dan dilakukan secara profesional. Apabila ditemukan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

PARINDO: JANGAN HANYA TERTIBKAN ALAT BERAT, UNGKAP PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Menanggapi belum adanya informasi resmi terbaru yang diketahui publik mengenai perkembangan kedua perkara tersebut, Parindo Potabuga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan atensi agar penanganannya berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum.

“Publik masih percaya bahwa tim penyidik Bareskrim Polri yang menangani dua kasus PETI di Bolmong mampu mengungkap perkara ini secara profesional. Kami berharap prosesnya tidak berhenti pada penindakan di lapangan, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegas Parindo.

Ia menambahkan, perhatian Kapolri diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan kedua kasus tersebut.

“Saya meyakini Kapolri tidak pandang bulu. Polri harus hadir untuk masyarakat, dan hukum harus ditegakkan secara transparan. Ketika ada dugaan aktivitas ilegal dan sudah dilakukan penindakan, publik tentu ingin mengetahui bagaimana kelanjutan proses hukumnya,” ujarnya.

Parindo menegaskan, pengamanan alat berat merupakan salah satu bagian dari proses penindakan. Namun, apabila hasil penyelidikan menemukan bukti keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang diduga mengendalikan atau membiayai kegiatan tersebut, keterlibatannya juga perlu ditelusuri sesuai prosedur hukum.

“Alat berat bisa diamankan, tetapi apabila ada pihak lain yang terbukti terlibat, siapa pun orangnya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui penertiban, sementara perkembangan perkara dan hasil penegakan hukumnya tidak jelas,” tandasnya.

MINTA BARESKRIM BUKA PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA

Parindo berharap Ditipidter Bareskrim Polri dapat menyampaikan perkembangan penanganan kedua kasus tersebut kepada publik, termasuk status penyelidikan atau penyidikan, tindak lanjut terhadap barang bukti, serta langkah hukum yang telah dilakukan sesuai kewenangan penyidik.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama keluarga korban dalam tragedi longsor di Bolingongot.

Ia juga menekankan bahwa penanganan kasus PETI harus dilakukan secara menyeluruh. Selain aspek dugaan pelanggaran perizinan, penyidik perlu mendalami fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, keselamatan pekerja, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat apabila didukung bukti yang cukup.

REDAKSI MENUNGGU KLARIFIKASI RESMI

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, penindakan di kawasan Jalur Tujuh, Desa Tanoyan Selatan, dilaporkan berlangsung pada awal Agustus 2026 oleh Tim Tipidter Bareskrim Mabes polri dan telah mengamanatkan lima unit excavator.

Sementara itu, kasus longsor di kawasan Bolingongot, Desa Mopait, menjadi perhatian karena adanya laporan dua pekerja tertimbun material tambang, dengan salah satu korban dilaporkan belum ditemukan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi terbaru dari Ditipidter Bareskrim Polri mengenai perkembangan penanganan kedua kasus tersebut.

PORTALBMR membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna menjaga keberimbangan informasi serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Posting Belum Ada Kepastian.! Parindo Potabuga Desak Kapolri Suyudi Ario Seto Atensi Dua Kasus PETI Bolmong Di Bareskrim ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Parindo mendesak Polres Bolmong agar tidak berhenti pada penghentian aktivitas maupun pemasangan garis polisi (police line). Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pertambangan ilegal tersebut, menelusuri pihak-pihak yang terlibat, serta memproses hukum siapa pun yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan.

Desakan ini muncul menyusul dugaan aktivitas penambangan emas yang disebut menggunakan tiga unit alat berat jenis excavator merek Kobelco dan Hitachi. Berdasarkan dokumentasi foto yang beredar, terlihat alat berat beroperasi di area perbukitan dengan material tanah dan batuan yang tampak menumpuk di sekitar lokasi.

Parindo menilai, apabila aktivitas tersebut terbukti tidak memiliki perizinan yang dipersyaratkan, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak sebatas menghentikan kegiatan untuk sementara waktu.

DIDUGA LIBATKAN WNA DAN JARINGAN LOKAL

Parindo mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari masyarakat sekitar, aktivitas PETI di Nuntab diduga melibatkan warga negara asing (WNA) yang disebut-sebut berperan sebagai pemodal utama.

“Pelaku utama diduga WNA dan dibantu oleh dua orang koordinator lapangan yang dikenal dengan inisial BB dan EL” ungkap Parindo kepada awak media.

Selain itu, Parindo menyebut adanya dugaan keterkaitan pihak kepala desa Dumoga, AD, serta seorang warga setempat bermarga Asking dengan lahan yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan tersebut.

“Lokasinya diduga kuat berkaitan dengan kepala desa Dumoga AD dan warga setempat bermarga Asking. Ini harus diperiksa. Atas dasar apa lahan diberikan untuk aktivitas PETI tanpa izin?” tegas Parindo.

Ia meminta aparat kepolisian menelusuri status kepemilikan atau penguasaan lahan, legalitas kegiatan pertambangan, serta peran masing-masing pihak yang disebutkan.

Meski demikian, dugaan keterlibatan WNA, koordinator lapangan, maupun pihak yang disebut terkait dengan lahan tersebut masih harus dibuktikan melalui penyelidikan. Penyebutan nama dalam pernyataan narasumber tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana.

JANGAN HANYA PASANG POLICE LINE!

Parindo menegaskan, pemasangan garis polisi tanpa tindak lanjut penegakan hukum yang jelas berisiko membuat persoalan serupa kembali terjadi.

Menurutnya, aparat perlu memastikan penghentian aktivitas di lokasi diikuti dengan pemeriksaan perizinan, pengumpulan alat bukti, penelusuran pihak yang bertanggung jawab, serta proses hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.

“Saya minta penanganan PETI Nuntab jangan hanya sampai di police line. Harus ada ketegasan dari Polres Bolmong untuk menyelidiki dugaan keterlibatan WNA serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Kalau penindakannya hanya sampai di garis polisi, aktivitas seperti ini berpotensi kembali berulang,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar penghentian kegiatan tidak menjadi akhir dari penanganan perkara.

“Kalau hanya police line, itu bukan akhir dari penegakan hukum. Itu hanya jeda jika tidak diikuti langkah lanjutan. Kami ingin ada kepastian hukum. Nuntab adalah wilayah kami, Nuntab adalah harga diri kami,” tambahnya.

Parindo berharap Polres Bolmong memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, terutama untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

LIMA TUNTUTAN PARINDO KEPADA POLRES BOLMONG

Untuk mendorong penanganan dugaan PETI Nuntab secara menyeluruh, Parindo menyampaikan lima tuntutan kepada aparat penegak hukum.

1. Hentikan aktivitas yang diduga ilegal.

Meminta Polres Bolmong melakukan pemeriksaan langsung di tempat kejadian perkara (TKP) dan memastikan kegiatan yang terbukti tidak memiliki izin dihentikan sesuai ketentuan hukum.

2. Periksa dan sita alat berat apabila memenuhi syarat hukum.

Meminta penyidik memeriksa status tiga unit excavator yang disebut beroperasi di lokasi serta melakukan penyitaan apabila memenuhi persyaratan sebagai barang bukti.

3. Periksa pihak yang diduga memfasilitasi kegiatan.

Meminta aparat menelusuri status lahan dan memeriksa pihak-pihak yang diduga memberikan akses atau memfasilitasi aktivitas pertambangan.

4. Selidiki dugaan keterlibatan WNA.

Meminta aparat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memeriksa identitas, status keimigrasian, dan izin kerja apabila relevan dengan hasil penyelidikan.

5. Usut seluruh pihak yang diduga terlibat.

Meminta penelusuran terhadap pemodal, koordinator lapangan, pemilik atau penguasa lahan, serta pihak lain yang diduga terlibat, dengan tetap berlandaskan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

INGAT ANCAMAN PIDANA UU MINERBA

Parindo turut menyinggung Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 158 UU Minerba mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Menurut Parindo, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian aparat dalam menindaklanjuti dugaan aktivitas pertambangan di Nuntab.

Namun, penerapan pasal pidana harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan, termasuk pembuktian unsur tindak pidana serta peran masing-masing pihak.

Karena itu, ia meminta aparat tidak hanya berfokus pada aktivitas alat berat di lokasi, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi penggerak maupun pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

SIAP KAWAL KASUS HINGGA POLDA SULUT DAN MABES POLRI

Parindo memastikan dirinya akan terus mengawal perkembangan penanganan dugaan PETI Nuntab. Ia bahkan menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila menilai penanganannya belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Saya sebagai pemerhati lingkungan akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Jika Polres Bolmong tidak bertindak tegas, saya akan membawa persoalan ini ke Polda Sulut hingga Mabes Polri. Kami ingin Nuntab bersih dari PETI ilegal,” pungkasnya.

KASAT RESKRIM: ANGGOTA SUDAH MENINJAU LOKASI NUNTAB

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bolmong, IPTU Hardi Yanto Daenk, S.Tr.K., S.I.K., saat dikonfirmasi media PORTALBMR.com pada Jumat (16/10/2026), menyampaikan bahwa anggota kepolisian telah meninjau lokasi Nuntab.

“Saya masih di lokasi pengamanan tarkam, tapi anggota sudah meninjau lokasi Nuntab. Untuk selanjutnya nanti Humas Polres Bolmong yang akan menyampaikan,” ujar Kasat Reskrim kepada media PORTALBMR.com.

Pernyataan tersebut mengonfirmasi bahwa anggota kepolisian telah melakukan peninjauan lokasi. Namun, perkembangan mengenai status perizinan pertambangan, pemeriksaan pihak-pihak yang disebutkan, kemungkinan penyitaan alat berat, maupun langkah hukum selanjutnya masih menunggu penjelasan resmi dari Polres Bolmong.

Masyarakat kini menantikan tindak lanjut aparat untuk memastikan duduk perkara dugaan PETI Nuntab dan menentukan langkah hukum berdasarkan fakta serta alat bukti yang ditemukan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebutkan oleh Parindo Potabuga masih dalam upaya konfirmasi oleh redaksi PORTALBMR.com untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. Seluruh dugaan yang disampaikan dalam berita ini belum merupakan kesimpulan hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Redaksi juga membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Posting PETI NUNTAB DISOROT! Parindo Potabuga Desak Polres Bolmong Tak Hanya Hentikan Aktivitas, Pelaku Harus Diproses Hukum ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Tokoh masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR), Parindo Potabuga, mendesak Kapolres Bolmong, AKBP Dr. Reza Morandy Tarigan, S.I.K., M.H., agar segera mengambil langkah konkret terhadap dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di lokasi Nuntap.

Sorotan tersebut mencuat seiring perhatian publik terhadap 100 hari kinerja Kapolres Bolmong. Parindo menilai, keberadaan aktivitas pertambangan yang diduga belum mengantongi perizinan harus menjadi perhatian serius jajaran Polres Bolmong, khususnya dalam memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.

Menurutnya, aparat kepolisian tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan atau imbauan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata untuk memastikan apakah aktivitas pertambangan tersebut memiliki izin dan, apabila ditemukan pelanggaran, menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.

TAMBANG NUNTAP JADI UJIAN KETEGASAN APARAT

Parindo mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, aktivitas pengerukan di lokasi Nuntap diduga masih berlangsung dengan menggunakan alat berat dan kendaraan pengangkut material.

Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan pertanyaan di tengah upaya penertiban aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di sejumlah wilayah.

“Berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh, aktivitas pertambangan emas di lokasi Nuntap diduga masih berjalan dengan menggunakan alat berat dan mobil dump truck. Kami mempertanyakan apakah kegiatan tersebut telah mengantongi izin yang sah dan mengapa aktivitas ini masih berlangsung,” ungkap Parindo.

Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki perizinan yang diwajibkan, aparat penegak hukum harus segera mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Parindo juga menyoroti perlunya transparansi dalam penanganan dugaan PETI di lokasi tersebut. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tidak membeda-bedakan pihak yang terlibat.

SINGGUNG DUGAAN BACKING, MINTA DISELIDIKI

Lebih lanjut, Parindo menilai masih berlangsungnya aktivitas pertambangan yang diduga ilegal tersebut perlu diikuti dengan penyelidikan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak yang melindungi atau memfasilitasi kegiatan tersebut.

Ia menyebut munculnya dugaan keterlibatan oknum tertentu harus dijawab melalui pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat yang berwenang, bukan sekadar menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

“Bebasnya aktivitas yang kami duga belum memiliki izin ini menimbulkan pertanyaan publik. Karena itu, kami meminta aparat menyelidiki seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk jika ada oknum yang memberikan perlindungan. Namun, semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan,” tegasnya.

Parindo berharap Polres Bolmong tidak hanya melakukan pemeriksaan di lapangan, tetapi juga menelusuri legalitas kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan adanya pelanggaran lain yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

PARINDO TANTANG KETEGASAN KAPOLRES BOLMONG

Dalam momentum 100 hari kinerja Kapolres Bolmong, Parindo secara terbuka mendesak AKBP Dr. Reza Morandy Tarigan beserta jajaran pejabat utama (PJU) Polres Bolmong untuk menunjukkan langkah penegakan hukum yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, persoalan dugaan PETI di Nuntap tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan mengenai status perizinan dan penanganan hukumnya.

“Jabatan Kapolres bukan sekadar posisi pimpinan di institusi kepolisian. Masyarakat membutuhkan langkah tegas dan penindakan hukum yang nyata, bukan hanya ucapan. Jika aktivitas pertambangan di Nuntap terbukti tidak memiliki izin yang diwajibkan, saya mendesak agar kegiatan tersebut dihentikan sesuai prosedur dan pihak yang bertanggung jawab diproses berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu,” tantang Parindo.

Ia menambahkan, kepastian penanganan perkara menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.

KAPOLRES BOLMONG MASIH DALAM UPAYA KONFIRMASI

Sebagaimana diketahui, AKBP Dr. Reza Morandy Tarigan, S.I.K., M.H., menjabat sebagai Kapolres Bolmong berdasarkan rotasi dan mutasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Bolmong belum memberikan keterangan terkait dugaan aktivitas pertambangan di lokasi Nuntap maupun langkah penanganan yang akan dilakukan. Redaksi PORTALBMR masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian guna memperoleh penjelasan mengenai status perizinan dan tindak lanjut atas informasi tersebut.

PORTALBMR menegaskan bahwa dugaan aktivitas PETI serta dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pemberian perlindungan masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan koreksi bagi Kapolres Bolmong maupun pihak-pihak lain yang disebutkan atau berkepentingan dalam pemberitaan ini, demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi jurnalistik.

Posting Diduga Tak Berizin! 100 Hari Kinerja Kapolres Bolmong Disorot, Parindo Potabuga Desak Tambang Nuntap Ditindak! ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Hutang Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung dan perkebunan warga ikut dibabat tanpa izin para pelaku pemburu emas dengan menggunakan alat berat jenis excavator. Nampak terlihat hutan dan perkebunan warga disetiap kabupaten yang ada di BMR menjadi gundul dan tandus.

Dugaan ada backup oknum anggota dari berbagai pihak berwenang dari tingkat pusat hingga daerah sering terdengar, dan itu nampak membuat para pelaku PETI lebih leluasa dan tak peduli dengan kerusakan lingkungan, pencemaran limbah dan ancaman bencana.

Sorotan tajam berbasis regulasi dan undang-undang yang mestinya menjadi pijakan kegiatan tambang sudah basih jadi konsumsi publik, Pegiat Anti korupsi, ormas, LSM dan pemerhati lingkungan sulut tak henti-henti meminta, baik Polda Sulut, polres di wilayah setempat, kehutanan, ESDM dan DLH untuk menindak tegas dan memproses hukum pelaku PETI yang terang-terangan beroperasi di wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Raya.

Berbagai Ormas, LSM dan pegiat Anti korupsi sulut menilai, Penindakan hukum kepada oknum pelaku PETI di wilayah hukum Polda Sulut bak siput “pelan”.

Sementara publik telah melihat kinerja Polda di provinsi lain yang sudah menunjukkan keseriusan penindakan hukum Kepada pelaku PETI dan sejumlah alat berat excavator telah terparkir rapi dihalaman Polda Gorontalo dan pelaku PETI diproses hukum.

Harapan masyarakat, sejumlah alat excavator yang merusak HPT, HL dan perkebunan warga untuk aktivitas PETI bisa terlihat parkir rapi juga di polda sulut/polres wilayah dan pelaku PETI di proses hukum.

Selasa 4 Agustus 2026 harapan masyarakat mulai nyata. Tim Tipidter Mabes polri telah menindak pelaku PETI di Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong. 7 alat berat excavator langsung di amankan tim Tipidter Mabes polri.

Adapun diduga terlibat ABK alias Adi, AP alias As sedang dalam “bidikan” Tipidter mabes polri. Terinformasi para terduga PETI sedang dalam proses pemeriksaan di ruang Tipidter polres Kotamobagu.

Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Sulawesi Utara Resmol Maikel mengatakan, Penindakan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh Bareskrim Mabes Polri, selain tegas, dinilai publik sebagai bentuk teguran atau “tamparan” bagi Polda dan polres wilayah setempat.

Kondisi ini kerap mencuat karena aparat di tingkat daerah dianggap lamban, abai, atau diduga melakukan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah hukum mereka.

“Jika tambang ilegal beroperasi secara terbuka dalam waktu lama tanpa tersentuh hukum, publik bisa menduga ada oknum aparat daerah yang melindungi kegiatan tersebut. Kapolres wilayah setempat patut mempertanyakan kinerja Kanit Tipidter,” ucap Resmol Maikel.

Selain mengapresiasi Tipidter Mabes polri telah menindak pelaku PETI di kawasan jalur tujuh dan mengamankan tujuh barang bukti alat berat excavator yang kini telah berada di Polsek Lolayan.

Semua itu menurutnya dalam pengawasan, dan  publik meyakini Integritas Tipidter mabes polri dalam penindakan aktivitas PETI akan terus berproses hingga ke pengadilan.

“Kami yakin semua unsur ilegal sudah terpenuhi, jika berizin pasti tim Tipidter Mabes polri tidak berani membawa 7 Unit excavator keluar dari lokasi dan membawa barang bukti ke Polsek Lolayan. Adanya Penindakan tegas dan proses hukum berjalan, pasti akan membuat para pelaku PETI jerah, hingga hutan BMR kembali terselamatkan,” ucap Resmol Maikel

Hingga berita ini di publish pihak Tipidter masih dalam upaya konfirmasi terkait perkembangan pemeriksaan pihak-pihak yang diduga terlibat

Posting PETI Jalur tujuh Ditindak, Tipidter Mabes Polri “Tampar” Wilayah Hukum ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan tujuh unit alat berat jenis excavator telah diamankan tim Tipidter Bareskrim Mabes Polri.

Penindakan tesebut menandakan hukum masih tegak berdiri dan tak ada ruang bagi oknum Warga Negara Asing (WNA) yang bekerjasama dengan warga lokal untuk memporak-porandakan hutan dan mengeruk Sumber Daya Alam tanpa izin.

Perusakan Kawasan jalur tujuh di sebut- sebut melibatkan ADK Alias Adi, oknum WNA dan AP alias As serta aktor lainnya. Semua kini dalam radar tim Tipidter Mabes polri. Masyarakat dan pegiat Anti Korupsi meminta tim Tipidter Bareskrim Polri dapat mengungkap dan memproses hukum aktivitas PETI diduga berada di luar kawasan KUD Perintis.

Pegiat Anti Korupsi Sulawesi Utara (Sulut) Robby Menery mengapresiasi tindakan tegas oleh tim Tipidter Bareskrim Mabes polri dan meminta semua pelaku diproses hukum.

“Proses hukum pelaku PETI ADK alias Adi, AP alias As yang diduga terlibat dalam perusakan kawasan Jalur tujuh untuk aktivitas PETI denga metode sistem tambang terbuka. Kerusakan Kawasan hutan di BMR sangat memprihatinkan.,” tegas Robby Menery.

Lanjutnya, Akibat perusakan kawasan hutan dapat terjadi bencana alam, perubahan iklim dan hilangnya flora – fauna. Jika hal ini terus dibiarkan akan terjadi dampak besar di wilayah tersebut.

“Saya meminta Tipidter Mabes polri mengungkap dugaan Keterlibatan AP alias As warga lokal yang disebut-sebut turut dalam aktivitas PETI bersama Adi dan oknum WNA di wilayah kawasan jalur tujuh Tanoyan Selatan. AP juga diduga berperan mendekati para kontrol sosial dengan tujuan kegiatan tersebut tidak terpublikasi. Saya meminta tim Bareskrim Mabes Polri mengungkap keterlibatan semua pelaku perusakan kawasan Jalur tujuh dan diproses hukum sesuai peran masih-masing,” Pinta Robby Menery. “Disebut-sebut nama PT yang digunakan, Ia juga meminta direktur PT SMG dan PT MMG Ikut diperiksa, tambahnya.

Diketahui, Ancaman sanksi bagi pelaku Pertambangan Tanpa Izin (PETI) diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaku kegiatan ilegal ini terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Sanksi pembukaan kawasan (terutama kawasan hutan) tanpa izin meliputi sanksi administratif, denda uang, serta ancaman pidana penjara. Berdasarkan aturan di Indonesia seperti Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Cipta Kerja, rincian sanksinya terbagi menjadi beberapa bentuk utama.

Sanksi Pidana (Penjara dan Denda Berat) Pendudukan kawasan tanpa hak: Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp7.500.000.000.

Menebang pohon/membawa alat berat: Pidana penjara hingga 3 tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000 bagi yang membawa alat tanpa izin di dalam kawasan hutan.

Selasa, 4 Agustus 2026 Kapolsek Lolayan Kapolsek Lolayan saat ini dijabat oleh AKP Johan Atang membenarkan tindakan yang dilakukan tim Bareskrim Mabes Polri.

“Dari lima Unit alat berat jenis excavator, baru empat unit sudah ada di Polsek Lolayan. Ucap Kapolsek Lolayan.

Sementara tiga unit ucap penyidik saat di Polsek Lolayan mengatakan sedang dalam perjalanan.  “masih ada tiga unit dalam proses penurunan dari lokasi untuk di bawa ke mari di Polsek Lolayan,” ucap penyidik. (Tim).

Posting Mabes Polri Tindak Aktivitas PETI Di Tanoyan Selatan AP Warga Lokal Diduga Terlibat ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.