PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
PORTALBMR KOTAMOBAGU – Sengketa kepemilikan lahan perkebunan di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), memasuki babak baru.
Djamaluddin Ismail, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berusia 62 tahun, resmi mengajukan gugatan perdata terhadap PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) dan Samun Podomi alias Papa Mulyono di Pengadilan Negeri Kotamobagu.
Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 302/Pdt.G/2026/PN. Dalam perkara ini, Djamaluddin bertindak sebagai Penggugat, sementara PT JRBM sebagai Tergugat I dan Samun Podomi sebagai Tergugat II.
Dalam materi gugatannya, Djamaluddin mengklaim sebagai pemilik sah sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 6,2 hektare di kawasan Perkebunan Hulu Bolaang, Desa Bakan.
Tanah tersebut, menurut Penggugat, diperoleh melalui transaksi pembelian dengan sejumlah warga Desa Bakan pada periode 2003 hingga 2005. Kepemilikannya diperkuat dengan Surat Ukur Desa atau Kart Desa tertanggal 2 Juni 2005 atas nama Djamaluddin Ismail.
Penggugat menguraikan bahwa di atas lahan tersebut dirinya pernah menanam belasan ribu bibit pohon jati. Hingga saat ini, menurut dalil gugatan, masih terdapat sekitar 7.000 pohon jati yang sebagian mengalami kerusakan.
Persoalan semakin serius ketika PT JRBM diduga melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi pertambangan emas di sekitar lahan miliknya.
Dalam gugatannya, Djamaluddin mendalilkan aktivitas blasting atau peledakan batuan serta pengerukan menggunakan alat berat telah mengakibatkan material batuan masuk ke area perkebunan dan merusak tanaman jati miliknya.
Bahkan, Penggugat mengklaim sebagian lahan perkebunan di batas sebelah utara mengalami perubahan kondisi fisik menjadi cekungan menyerupai kolam dengan ukuran sekitar 100 x 60 meter dan kedalaman mencapai 20 meter.
Atas kondisi tersebut, Djamaluddin menilai telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil.
Yang menjadi perhatian, Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp240 miliar. Nilai tersebut didasarkan pada perhitungan perkiraan volume material batuan mineral yang menurut Penggugat telah dikeruk dari area sengketa dan estimasi kandungan emas di dalamnya.
Selain itu, Penggugat juga menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp10 miliar.
Dengan demikian, total tuntutan ganti rugi yang diajukan mencapai Rp250 miliar.
Tidak hanya meminta pembayaran ganti rugi, Djamaluddin juga memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan PT JRBM menghentikan seluruh aktivitas pertambangan pada objek tanah yang disengketakan.
Penggugat turut meminta agar pengadilan menyatakan tidak sah dokumen Peta Lahan Kavling 272 dan Kavling 973 atas nama Samun Podomi serta surat kesepakatan jual beli tertanggal 1 April 2015 yang menurut dalil gugatan menjadi dasar penguasaan lahan oleh pihak perusahaan.
Sebaliknya, Penggugat meminta agar Kart Desa tertanggal 2 Juni 2005 dinyatakan sah menurut hukum sebagai bukti kepemilikan tanahnya.
Perkara ini kini menjadi perhatian karena menyangkut kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat yang berbatasan langsung dengan wilayah aktivitas pertambangan perusahaan.
Perlu ditegaskan, seluruh tuntutan tersebut masih merupakan dalil dan permohonan Penggugat yang harus dibuktikan dalam persidangan. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan PT JRBM maupun Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi PT JRBM dan Samun Podomi atas gugatan tersebut belum diperoleh.
Publik kini menantikan bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu menguji bukti kepemilikan, riwayat pembebasan lahan, serta dugaan kerugian yang diajukan Penggugat.
