LSM FSR Kota menilai, kegiatan normatif administratif ini sarat akan celah kritis yang melabrak Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama terkait ketidakselarasan kebijakan ekologis di lapangan serta efektivitas anggaran daerah.

Ketua LSM FSR KOTA, Sukamulia Lobud, S.T., mengungkapkan empat poin analisis kritis yang menjadi materi pengawasan utama organisasi:

1. Ironi Kebijakan: Menyusun Dokumen Risiko Bencana, tapi Membabat Pohon Pelindung Jalan, LSM FSR KOTA melihat adanya kontradiksi yang sangat telak dalam aksi lapangan Pemerintah Kota (Pemkot) saat ini.

Bagaimana mungkin Pemkot Kotamobagu melalui BPBD sedang menyusun dokumen strategis untuk menekan risiko bencana jangka panjang, sementara pada saat yang sama, instansi teknis Pemkot justru melakukan deforestasi kota berupa penebangan pohon secara masif di Jalur 2 Paloko Kinalang?

Pohon pelindung jalan di median adalah aset ekologis vital penyerap air, pencegah erosi tanah perkotaan, dan meredam polusi udara. Tindakan merusak Ruang Terbuka Hijau (RTH) demi proyek fisik lampu jalan adalah bukti nyata, bahwa dokumen KRB dan RPB ini berisiko hanya menjadi dokumen formalitas di atas kertas, karena kebijakan antar-dinas teknis Pemkot saling bertolak belakang dan tidak sinkron.

2. Kritik Delegasi: Ketidakhadiran Fisik Kepala Instansi Kunci (Wali Kota & Kepala BPBD)

Kegiatan menunjukkan, bahwa diskusi publik untuk dokumen bernilai strategis 5 tahunan ini minim kehadiran para pengambil keputusan tertinggi (Top Decision Makers).

Acara ini hanya diwakili oleh Asisten Administrasi Umum yang membacakan sambutan Wali Kota, sementara Kepala BPBD pun absen, sehingga laporannya didelegasikan kepada Sekretaris BPBD.

Ketidakhadiran fisik Wali Kota dan Kepala BPBD dalam forum sepenting ini memicu pertanyaan publik: Apakah Pemkot menganggap penyusunan dokumen mitigasi bencana ini sebagai agenda prioritas daerah, atau sekadar proyek pemenuhan serapan anggaran rutinitas tahunan?

3. Masalah Transparansi Data Anggaran Pembuatan Dokumen, Pembuatan Dokumen KRB dan RPB berskala makro ini memerlukan keterlibatan Tim Tenaga Ahli (termasuk dari unsur BPBD Provinsi) yang memakan pos anggaran APBD tidak sedikit.

Oleh karena itu, LSM FSR KOTA menuntut transparansi penuh dari Pemkot mengenai berapa nilai pagu anggaran proyek penyusunan dokumen ini? Publik berhak mengawasi secara ketat agar anggaran pembuatan naskah tidak digelembungkan (mark-up), mengingat dokumen perencanaan rawan menjadi lahan pemborosan anggaran yang minim output riil di lapangan.

4. Tuntutan Pengujian “Partisipasi Bermakna” (Meaningful Participation)

Dalam sambutan tertulisnya, Wali Kota meminta peserta memanfaatkan forum maksimal untuk menyampaikan data riil di lapangan agar kota lebih tangguh.

LSM FSR KOTA menagih janji ini dan memperingatkan, jangan sampai pelibatan para Camat, Lurah, Sangadi (Kepala Desa), akademisi, hingga LSM lingkungan hidup dalam diskusi ini hanya dijadikan tameng daftar hadir (formalitas) untuk melegitimasi, bahwa dokumen telah diuji publik.

BPBD wajib membuka draf dokumen tersebut ke publik secara luas sebelum disahkan. Hal ini penting, agar masyarakat bisa mengoreksi apakah titik-titik rawan bencana banjir, longsor, dan drainase buruk—seperti masalah sengketa proyek drainase tanpa koporan di Pasar 23 Maret—benar-benar dimasukkan ke dalam peta risiko ilmiah mereka atau tidak.

LSM FSR KOTA menegaskan akan mengawal ketat naskah akademik ini dan mendesak Pemkot Kotamobagu untuk segera menyelaraskan seluruh kebijakan pembangunan fisiknya agar taat pada asas mitigasi bencana lingkungan yang objektif, bukan sekadar mengejar formalitas administratif serapan anggaran.

Hingga berita ini dipublish redaksi masih berupaya mendapat tanggapan resmi, dan menerima hak jawab dan koreksi dari pihak terkait.

Posting LSM FSR KOTA Cium Aroma Formalitas Anggaran Dan Ironi Pembabatan Pohon Paloko Kinalang ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/51/VI/2025/SEK-OMBE/POLRES MINUT/POLDA SULUT, tanggal 29 Juni 2025. An Pelapor Indri Martina Mahamura.

Sudah berbulan-bulan Peristiwa penganiayaan serius hingga korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) ini resmi dilaporkan di Polsek Dimembe. Namun Terlapor Onny Samsudin alias Tenggo masih melenggang bebas dan belum ditetapkan tersangka.

Altje Mahamura (orang tua korban) meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Dr Roycke Harry Langie. SIK, MH, dapat memerintahkan Polsek Dimembe, segera menuntaskan laporan penganiayaan yang menimpa anaknya, Leonardo Harry Rusen yang kini sedang ditangani Polsek Dimembe.

Diketahui, peristiwa penganiayaan membuat korban Leonardo Harry Rusen mengalami satu luka tikaman di bagian dada sebelah kiri. Kejadian Penikaman yang dialami korban Leonardo Harry Rusen membuat warga yang ada di sekitar kejadian kaget dan sempat menyelamatkan korban.

Saat itu juga korban yang dibantu warga segera dibawah ke Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) untuk mendapatkan pertolongan, setalah mendapat penanganan, kemudian korban dirujuk ke RS Umum Pusat Malalayang, Prof Kandou.

Mendapat Informasi korban mengalami musibah, sontak keluarga berjibaku untuk menemui korban dan memastikan agar korban selamat. Namun usai mengahadapi situasi genting. Saat ini, keluarga dan korban yang mengalami luka tusukan di dada sebelah kiri harus mencari keadilan, hingga Ibu korban Altje harus memohon kepada Kapolda Sulut, agar pelaku dapat proses hukum oleh Polsek Dimembe.

“Kami keluarga heran kenapa hingga saat ini kasus yang ditangani Polsek Dimembe sudah berbulan – bulan, pelaku belum  dijadikan tersangka, Kami juga pernah didatangi oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) menanyakan perkembangan penanganan kasusnya,” ucap kesal dan bernada kecewa ibu korban. Rabu, 4 September 2025.

Lebih mencengangkan, belum mendapat keadilan ibu korban mengungkapkan dirinya pernah dihubungi beberapa oknum polisi dari Kepolisian Sektor (Polsek) Dimembe. Oknum polisi yang dimaksud Yakni; Onal, Fari dan Odon, mereka meminta agar keluarga mencabut laporan, namun tidak digubrisnya.

“jika tidak mencabut laporannya Josua Wakari akan kami perkarakan, ucap  Altje menirukan penyampaian oknum anggota.

Samuel Tatawi, SH Penasehat Hukum (PH) Korban Penikaman menyampaikan telah mengajukan surat resmi ke Kapolda, Wakal Polda, Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) dan Kepala Bidang (Kabid) Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulut.

“Bagian hukum Polda Sulut telah menyikapi pengaduan korban, sangat kami hargai. Karena ini merupakan perkara terbuka, mari kita kawal dan kontrol bersama,” tandas pengacara muda Samuel Tatawi, SH.

Saat yang sama, Kapolsek Dimembe, Iptu Steven Leonard Rumapea, S.Tr.K, M.H, membenarkan pelaku penikaman Onny Samsudin belum ditetapkan tersangka.

“Belum ditetapkan tersangka karena saksi dari pelaku tidak hadir pada saat penyelidikan. Pelaku juga merupakan korban, karena sempat digebuk oleh beberapa warga,” ucap Kapolsek Dimembe.

“Steven juga membenarkan kalau pihaknya akan memberikan keterangan atau klarifikasi ke Polda Sulut,” Tambahnya.(**)

Posting Oknum Anggota Polsek Dimembe Minta Cabut Laporan Keluarga Korban Penikaman Minta Keadilan ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Melalui program ketahanan pangan. Selasa, 24 Juni 2025 kelompok tani Mohobatu Desa Molibagu kecamatan Bolaang Uki melakukan penanaman padi gogo. Selain untuk meningkatkan produksi padi dengan luasan 1 (satu) hektar, Galakan ini juga sebagai percontohan menanam padi ladang dan mendukung program pemerintah.

Kepala Desa Molibagu Hamdan Manyo mengatakan, pelaksanan penanaman padi ladang ini sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di bidang pangan.

“Program penanaman padi ladang di desa ikut dampingi dinas pertanian Pemkab Bolsel bersama Babinsa koramil 1303-08/bolaang uki,” ungkap Hamdan Manyo.

Saat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Anas Kangiden menyampaikan pihaknya juga ikut mendorong mensukseskan program ketahan pangan, jumlah bantuan penanaman padi ladang seluas 400 hektar serta bantuan bibit dan pestisida  “insyaallah hasil dari padi ladang ini bisa menambah produksi tanaman padi  sawah,” ucapnya.

Dijelaskan, penanaman padi sawah reguler masi kurang, sehingga produksi padi ladang nantinya untuk pengunaan dan kebutuhan masyarakat bolsel.

“sebagai instansi teknis yang menangani ketahanan Pangan di kabupaten bolsel, kami akan berusaha produksi padi ladang, minimal akan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat bolsel,” Jelasnya.

Peliput: Sukamto Mokodongan

Posting Dinas Pertanian Bolsel Galakan Program Menanam Padi Ladang ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kebutuhan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat sangat mudah didapatkan dan harga bahan masih normal-normal saja.

Berikut pantauan media  Kamis, 13 Juni 2024 harga bahan pokok yang tersedia

di Pasar Inononto, Kecamatan Bolaang kabupaten bolmong.

Cabe rawit 80.000

Cabe keriting 30.000

Bawang merah 60.000

Bawang putih 60.000

Beras premium 14.000

Beras medium 13.000

Daging ayam 30.000/kg

Telur 31.000/Kg

Gula pasir 20.000/Kg

Minyak kelapa kemasan 17.000/liter

Minyak kelapa curah 16.200/liter

Ikan Tongkol 25.000/ Kg.

Posting Menjelang Hari Raya Idhul Adha 1445 H Harga Bahan Pokok Di Bolmong Terpantau Masih Normal ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Pada seremonial pelepasan ini, Bupati Bolaang Mongondow mengatakan mendukung penuh kegiatan ekspor komoditi tersebut. “Problem laten produk pertanian dan perkebunan kita selama ini karena ketersediaan demand dan market yang terbatas. Sehingga harga komoditi cenderung tidak kompetitif. Akhirnya petani sulit sejahtera karena harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi” terang Bupati.

Yasti juga menambahkan kehadiran eksportir adalah jembatan strategis bagi produk unggulan bolaang mongondow dengan pasar di luar negeri. Hal Ini dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah skligus meningkatan kesejahteraan masyarakat. “Ke depan kita berharap volume ekspornya ditingkatkan karena ketersediaan bahan baku pala sangat besar di daerah ini. Dan bukan hanya pala, tapi produk pertanian lainnya.” Tutup yasti.

Di sisi lain, Anggit Nasution, CEO PT. Hampton Muda Berkarya mengatakan ekspor ini dilakukan setelah melakukan survey panjang terkait ketersediaan barang serta kualitas speknya. “Ini ekspor perdana kami dari Bolaang mongondow. Baru tahap awal. Ke depan volumenya kami tingkatkan karena setelah kami cek, suply nya banyak. Permintaan di luar negeri besar sekali.” Kata anggit.

Selain itu menurut anggit, tanaman pala ini tanaman yang endemik. Hanya cocok dengan tanah, suhu dan iklim indonesia timur. Demand di luar negeri besar, sedangkan suply dalam negeri terbatas. Hal ini bisa menjadi peluang bisnis yang sangat bagus. “Kami berterimakasih support penuh ibu bupati. Dukungan pemerintah daerah adalah stimulus untuk menggenjot geliat ekonomi di tengah pandemik covid saat ini.”pungkas anggit

Posting Bupati Yasti Mendukung Ekspor Komoditi ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Ya, IMGeprek namanya. Gerai kuliner yang berada di Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur ini menyediakan berbagai macam kuliner, mulai dari menu utama ayam geprek, batagor, seblak bandung, kentang goreng dan pisang goreng serta aneka minuman.

Kenapa harga tidak masuk akal. Pasalnya, hanya dengan Rp13 ribu saja sudah bisa menikmati 1 paket ayam geprek ditambah nasi. Menurut owner IMGeprek, Mohammad Ikhsan Mamonto kenapa harganya begitu murah, karena dalam sistem penjualanya, ia menentukan target penjualan.

“Jadi dalam penjualan saya beri target sehari itu harus habis 5 ekor ayam untuk ayam geprek. Begitu juga menu yang lainnya. Sehingga dengan harga segitu bisa ada utungnya,” ujar Ikhsan.

Kedepan, Ikhsan berencana untuk membuka cabang IMGeprek ini didaerah tetangga seperti Boltim dan Bolmong. Untuk order, bisa langsung mengunjungi gerai IMGeprek atau bisa langsung menghubungi nomor : 0895-8053-87398.

Posting Hanya Rp 13 ribu Rupiah Dapat IMGeprek Komplit ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.