Kebun Warga Terancam Gagal Panen..! Polres Boltim Diminta Usut Legalitas Batching Plant di Desa Purworejo Timur

PORTALBMR BOLTIM – Aktivitas tempat penampungan dan produksi material konstruksi atau batching plant yang diduga digunakan untuk menunjang proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), di Desa Purworejo Timur, kini menuai sorotan masyarakat.

Pasalnya, aktivitas produksi hingga pengangkutan material menggunakan kendaraan dump truck diduga menimbulkan pencemaran lingkungan. Debu yang beterbangan dari lokasi kegiatan maupun kendaraan pengangkut material dikeluhkan warga karena berpotensi mengganggu kesehatan serta berdampak terhadap tanaman perkebunan masyarakat di sekitar lokasi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah aktivitas tersebut telah mengantongi seluruh persetujuan perizinan dan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan?

Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas batching plant masih berlangsung. Sementara itu, persoalan dampak lingkungan dan kelengkapan legalitas operasionalnya menjadi perhatian publik.

LEGALITAS BATCHING PLANT JADI PERTANYAAN

Sebagai fasilitas produksi beton siap pakai (ready-mix concrete), operasional batching plant harus memenuhi ketentuan perizinan berusaha, tata ruang, persetujuan lingkungan, serta standar teknis sesuai skala dan karakteristik kegiatan.

Sejumlah dokumen yang perlu dipastikan keberadaannya antara lain:

Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), dengan klasifikasi kegiatan usaha atau KBLI yang sesuai.

Legalitas badan usaha, berupa akta pendirian perusahaan, pengesahan badan hukum apabila berbentuk badan hukum, serta administrasi perpajakan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk memastikan lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) apabila dipersyaratkan terhadap bangunan dan fasilitas penunjang.

Persetujuan lingkungan, baik berupa AMDAL, UKL-UPL maupun SPPL, sesuai skala usaha dan tingkat dampak kegiatan.

Persetujuan teknis pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian debu, pengelolaan air limbah pencucian peralatan dan beton, serta pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas produksi.

Perizinan pemanfaatan air, apabila kegiatan menggunakan sumber air yang memerlukan persetujuan atau izin sesuai ketentuan.

Selain kelengkapan administrasi tersebut, pengelola juga wajib memperhatikan standar keselamatan kerja, kompetensi tenaga operasional, serta langkah mitigasi pencemaran lingkungan.

Dengan demikian, pemerintah daerah melalui instansi teknis perlu memastikan apakah seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi sebelum dan selama kegiatan operasional berlangsung.

WARGA DESAK POLRES BOLTIM TURUN TANGAN

Salah satu warga didesa, meminta aparat penegak hukum tidak hanya melihat aktivitas tersebut sebagai bagian dari pekerjaan proyek pembangunan rumah sakit. Menurutnya, kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan lingkungan masyarakat juga harus menjadi perhatian.

“Kami meminta Polres Boltim segera melakukan penyelidikan terhadap legalitas aktivitas batching plant di Desa Purwokerto Timur. Apa pun bentuk kegiatan usahanya wajib mematuhi regulasi yang telah ditetapkan negara,” Ucap warga yang identitasnya enggan dipublish

Ia juga menyoroti dampak debu yang diduga berasal dari aktivitas produksi dan mobilisasi material menggunakan dump truck.

“Jangan sampai pembangunan fasilitas untuk kepentingan masyarakat justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya. Banyak tanaman perkebunan warga yang terdampak debu. Kami khawatir kondisi ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan warga terancam gagal panen,” ungkapnya.

Menurutnya, aparat penegak hukum bersama instansi terkait perlu turun langsung melakukan pemeriksaan, baik terhadap dokumen perizinan maupun kondisi lingkungan di sekitar lokasi kegiatan.

KADES DAN DLH BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN

Sementara itu, Kepala Desa Purwokerto Timur, Irvan Maulana, saat dikonfirmasi tim media terkait aktivitas batching plant dan keluhan masyarakat, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.

Hal serupa juga terjadi saat redaksi PORTALBMR.com berupaya menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boltim untuk meminta penjelasan mengenai pengawasan dan persetujuan lingkungan atas kegiatan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan atau pengelola batching plant juga masih dalam upaya konfirmasi.

Redaksi PORTALBMR.com tetap membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.