PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
PORTALBMR KOTAMOBAGU – Instruksi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tentang pentingnya kehadiran Polri sebagai institusi yang mengedepankan semangat Polisi Bersama Masyarakat kini menjadi sorotan warga di wilayah Bakan.
Pasalnya, sejumlah warga dan pihak yang mengklaim memiliki kepentingan atas lahan yang saat ini menjadi objek sengketa perdata antara Djamaluddin Ismail, S.H., M.H., dengan PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM), mempertanyakan sikap aparat kepolisian dalam pengamanan aktivitas perusahaan di lokasi tersebut.
Mereka menilai, semangat pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat sebagaimana digaungkan pimpinan tertinggi Polri belum sepenuhnya dirasakan di lapangan, khususnya oleh pihak yang sedang memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.
Persoalan ini mencuat setelah pihak PT JRBM disebut masih melakukan aktivitas pengambilan material di atas lahan yang sedang menjadi objek gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu.
Ironisnya, menurut keterangan penjaga lahan, aktivitas perusahaan tersebut berlangsung dengan pengamanan personel kepolisian yang dilengkapi senjata laras panjang.
Sementara itu, ketika pihak penjaga lahan berupaya mengingatkan agar aktivitas di lokasi sengketa dihentikan sementara untuk menghindari potensi konflik, mereka justru mengaku mendapat penghadangan dari personel yang bertugas.
“Di mana keadilan dan makna Polisi Bersama Masyarakat seperti yang disampaikan Kapolri? Mestinya aparat memahami bahwa lahan ini sedang dalam proses sengketa di pengadilan. Namun, aktivitas pengambilan material tetap berjalan dengan pengawalan anggota kepolisian bersenjata laras panjang. Ketika kami mencoba mengingatkan agar tidak ada aktivitas sebelum persoalan ini jelas, justru kami yang dihadang,” ungkap Wandi, penjaga lahan, dengan nada kecewa.
Ia menilai situasi tersebut menimbulkan kesan bahwa kehadiran aparat di lokasi lebih memberikan rasa aman kepada pihak perusahaan dibandingkan masyarakat yang sedang memperjuangkan kepentingannya.
“Kami merasa terintimidasi dengan situasi di lapangan. Kami berharap polisi bersikap netral, bukan sampai menimbulkan kesan seolah-olah lebih berpihak kepada perusahaan. Ini persoalan perdata yang sedang berjalan di pengadilan. Kami hanya meminta hak dan proses hukum dihormati,” tegasnya.
KUASA HUKUM SURATI APARAT, MINTA PENGAMANAN NETRAL
Gelombang kekecewaan warga terhadap situasi di lokasi sengketa tersebut dikhawatirkan dapat memicu ketegangan apabila tidak ditangani secara bijaksana.
Menyikapi kondisi itu, tim kuasa hukum Djamaluddin Ismail yang terdiri dari Suhariyanto Yahya, S.H., Tri Putra Sukami Saleh, S.H., dan Irawan Damopolii, S.H., telah melayangkan surat pemberitahuan kepada sejumlah pihak terkait.
Surat tersebut ditujukan kepada Kapolres Kotamobagu AKBP Abdul Kholik, Komandan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Utara di Inuai Kompol I Wayan Wimantara, Dandim 1303/Bolaang Mongondow, serta manajemen PT JRBM.
Dalam surat tersebut, tim kuasa hukum menegaskan bahwa objek lahan yang dipersoalkan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kotamobagu.
Mereka meminta seluruh pihak, khususnya personel aparat keamanan yang diperbantukan untuk melakukan pengamanan di lingkungan PT JRBM Bakan, agar tetap mengedepankan sikap netral, profesional, dan persuasif.
Tim kuasa hukum juga mengingatkan agar tidak terjadi tindakan atau intervensi di lapangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Selain itu, seluruh pihak diminta menghormati proses peradilan yang sedang berjalan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.
Kuasa hukum Irawan Damopolii menegaskan bahwa pemberitahuan tersebut merupakan langkah preventif untuk menghindari gesekan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Menurutnya, kepastian hukum harus menjadi pijakan utama dalam menyikapi persoalan tersebut. Aparat keamanan diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memastikan seluruh pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional.
KAPOLRES KOTAMOBAGU BELUM BERIKAN TANGGAPAN
Saat dihubungi, melalui pesan WhatsApp Kapolres Kotamobagu AKBP Abdul Kholik menyampaikan Sedang tidak bisa terima telepon. Ada yang bisa dibantu?. Ketika ditanyakan menyangkut surat dari kuasa hukum apa sudah diterima.? Kemudian apa sikap polres Kotamobagu.? Kapolres Kotamobaguu AKBP Abdul Kholik belum menjawab.
Persoalan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Netralitas aparat menjadi hal penting, terlebih ketika pengamanan dilakukan di tengah sengketa kepemilikan atau penguasaan lahan yang sedang diperiksa melalui jalur peradilan.
Secara hukum, sengketa perdata yang sedang berlangsung tidak serta-merta menjadi alasan untuk menyimpulkan salah satu pihak telah melakukan pelanggaran. Namun, seluruh pihak tetap berkewajiban menghormati proses hukum dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Karena itu, masyarakat berharap Kapolres Kotamobagu AKBP Abdul Kholik dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penempatan personel kepolisian, mekanisme pengamanan, serta langkah yang dilakukan untuk menjamin netralitas aparat di lokasi sengketa.
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Kotamobagu AKBP Abdul Kholik belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan redaksi terkait surat pemberitahuan dari tim kuasa hukum Djamaluddin Ismail, meskipun bukti surat dimaksud telah disampaikan.
Redaksi PORTALBMR tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Kotamobagu maupun pihak PT JRBM guna memberikan penjelasan secara berimbang atas persoalan tersebut.
Masyarakat kini menanti, apakah semangat Polisi Bersama Masyarakat benar-benar diwujudkan melalui sikap netral dan profesional di lapangan, atau justru menjadi slogan yang belum dirasakan oleh warga yang sedang memperjuangkan haknya melalui proses hukum?
