PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
PORTALBMR SULUT – Kementerian ESDM dan Pemerintah mempercepat penataan sektor pertambangan rakyat dengan menyiapkan ratusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di seluruh Indonesia. Dalam kebijakan nasional tersebut, Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah dengan potensi besar setelah ditetapkan memiliki 63 blok WPR komoditas emas.
Penetapan 313 Wilayah Pertambangan Rakyat secara nasional dilakukan setelah proses verifikasi dan evaluasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan rakyat, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya mineral yang lebih tertib di daerah.
Dalam rencana tersebut, Sulawesi Utara tercatat memiliki 63 blok Wilayah Pertambangan Rakyat, seluruhnya dengan komoditas emas yang tersebar di sejumlah kabupaten.
Rincian sebaran 63 Wilayah Pertambangan Rakyat di Sulawesi Utara meliputi:
Kabupaten Minahasa Utara: 4 blok, luas 115,87 hektare, emas
Kabupaten Minahasa Tenggara: 24 blok, luas 2.001,93 hektare, emas
Kabupaten Bolaang Mongondow: 2 blok, luas 197,13 hektare, emas
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan: 5 blok, luas 479,67 hektare, emas
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur: 25 blok, luas 2.382,66 hektare, emas
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: 3 blok, luas 270,42 hektare, emas
Total 63 blok tersebut menempatkan Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi dengan sebaran wilayah pertambangan rakyat emas yang cukup signifikan dalam kebijakan nasional ESDM. Dikutip dari BeritaManado.com.
Sebagai perbandingan, provinsi lain yang juga masuk dalam rencana penetapan WPR nasional antara lain Kalimantan Tengah dengan 129 blok WPR serta Sumatra Barat sebanyak 121 blok WPR.
Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ini diharapkan menjadi dasar legal bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas pertambangan rakyat sekaligus memperkuat kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah.
Baru 63 dari 232 WPR Sulut Disetujui, Gubernur Minta Penambahan Kuota
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, sebelumnya menyuarakan harapannya agar ada keringanan dalam pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bagi warga lokal.
Pasalnya, regulasi yang berlaku —termasuk Peraturan Menteri ESDM— masih mensyaratkan pengelolaan WPR berdasarkan kesesuaian KTP dan domisili pelaku tambang.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu direvisi agar lebih akomodatif terhadap kondisi nyata masyarakat yang berniat menambang di luar daerah asal mereka, namun terkendala aturan yang ada.
Hal ini dinilainya semakin relevan mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar merantau ke berbagai penjuru negeri.
“Apabila ketentuannya tetap mengacu pada KTP dan domisili, maka warga saya yang merantau pun turut dirugikan. Begitu pula dengan para perantau dari daerah lain yang kini menetap di Sulawesi Utara namun masih menggunakan KTP asal. Ini perlu mendapat perhatian serius,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian ESDM di gedung DPR, Kamis (29/1/2026).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan sebanyak 232 WPR atau blok untuk dimasukkan ke dalam rencana penyesuaian tambang tahun 2026.
Namun dari jumlah tersebut, hanya 63 WPR yang berhasil mendapatkan persetujuan.
Ia berharap jumlah tersebut masih dapat bertambah, mengingat baru enam kabupaten di Sulawesi Utara yang WPR-nya disetujui, sementara terdapat 10 kabupaten/kota yang memiliki potensi tambang di wilayah tersebut.
“Jadi masih ada empat kabupaten lagi yang belum terakomodasi,” pungkasnya.
Ketua LP3T Sulut David wulur mengapresiasi gubernur YSK, yang baru satu tahun berjalan memimpin sulut YSK sudah menepati janji politiknya.
“Ini bukti nyata gubernur YSK telah menepati janji politiknya, YSK pernah berjanji, jika terpilih jadi gubernur ia akan menyediakan WPR Kepada penambang rakyat di sulut. Kini janji WPR telah dibuktikan. 63 blok kini telah direalisasikan dan dibagi ke setiap kabupaten, kabupaten Bolaang Mongondow Raya mendapat 35 blok, kabupaten Minahasa Tenggara 24 blok, kabupaten Minahasa Utara 4 blok. Gubernur Sulut YSK Pro Rakyat,” Ucap ketua LP3T David Wulur.
