Ada berkas dikembalikan oleh Dinas Sosial keoada pemerintah desa, diman pemerintah desa tidak melengkapi berkas eks narapidana seperti, surat bebas dari Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (LP), serta surat putusan pengadilan.

“Kami harus pastikan bantuan itu, benar untuk dinikmati oleh eks Napi. Jadi berkasnya harus jelas,” ujar Vivi Dunggio.

Lanjutmya, pemerintah Boltim telah menganggarkan Rp158 juta pada tahun 2019, dengan total 15 orang eks narapidana yang akan diberikan bantuan. Bantuan itu yakni mesin paras dan mesin sensor. Selain bantuan kepada eks napi, ada juga bantuan cacat dan rawan sosil, Rp 152 juta untuk 25 orang, dan cacat 100 paket Rp150 juta. Dengan total anggaran bantuan sosial Rp 460 juta.

Kepala Dinas Sosial, Rudi Malah mengatakan, program bantuan cacat, eks napi dan rawan sosial, tiap tahun dianggarkan. “Jadi bantuan itu diberikan untuk meningkatkan perekonomian rakyat khusus rawan sosial,” ujar Rudi Malah.

Ia menambahkan, perlu adanya kerja sama dari pemerintah desa untuk memasukan data. (Rm).

Posting Berkas Dari Desa Tak Lengkap, Mantan Napi di Boltim Terancam Tak Terima Bantuan ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.