PortalBMR, BOLSEL – Praktek Kerja Perusahan Besar PT Marga yang menggunakan Anggaran APBN patut di Lidik Polda Sulut. Pasalnya, dari anggaran yang telah di tetapkan melalui proses tender mestinya di jalankan dengan baik. Namun perusahaan pemenang tender mempunyai bermacam akal demi marih untung besar.

Diketahui PT Marga Dwitaguna yang kini sedang melakukan pekerjaan Longsoran Onggunoi – Pinolosian dengan anggaran APBN sebesar 53 Miliar lebih.

Dari hasil investigasi media dan LPK-RI, praktek pengadaan material batu dan pasir untuk pekerjaan tersebut di duga dari tempat ilegal.

Sesuai dengan informasi Minggu, (14/11/2021) awal media melakukan pengecekan di lokasi. Benar adanya, Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai kombot, Kecamatan Pinolosian, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah di rusak dan porak – poranda akibat adanya aktivitas galian C yang di duga tak memiliki izin oleh PT Marga.

Sekertaris Desa Kombot menyampaikan, material dari sungai kombot itu di keruk dan di bawah ke PT Marga Nunuk untuk di olah menjadi batu split melalui kerja mesin pemecah batu atau stone crusher.

” Yaa Material di bawa ke PT Nunuk, kami di desa tidak mendapatkan apa-apa dari aktivitas mereka”, ucap sekertaris Desa Kombot. “Kami warga desa hanya di berikan material oleh PT Marga, jika ada warga yang butuh material, selebihnya matrial batu dari sungai Kombot di bawa oleh PT Marga”, tambahnya.

Adanya aktivitas yang di duga ilegal, LPK-RI melalui bidang lingkungan hidup mengecam keras aktivitas galian c yang merusak DAS sungai kombot.

“Saya meminta Polda Sulut untuk menindak dan memproses hukum PT Marga, sungai kombot sudah rusak dan porak-poranda akibat aktivitas galian C oleh PT Marga”, tegas Edwin Hatam.

“Yang sebenarnya material itu harus di beli, tapi nyatanya tidak di belanjakan. Demi meraih untung besar PT Marga di duga membuat aktivitas galian c sendiri dan materialnya di gunakan dalam pekerjaan, luar biasa cara-cara ini”, tegas Edwin Hatam.

Pun- ketua LPK-RI manyampaikan, akan secepatnya membuat laporan ke Polda Sulut. ” melalui bidang lingkungan hidup, secepatnya akan membaut laporan ke Polda Sulut, banyak dugaan pelanggar yang di lakukan oleh PT Marga, demi meraih untung besar”, tegasnya.

Dijelaskan, setiap usaha galian C, harus memiliki izin usaha sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009, tentang Minerba, serta PP nomor 23 tahun 2010 tentang, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba, UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

“berdasarkan UU nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 161 itu sudah diatur bahwa yang dipidana adalah setiap orang yg menampung/pembeli, pengangkutan, pengolahan, dan lain lain. Bagi yang melanggar, maka pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar”, jelasnya.

Pun – apabila ada indikasi suatu proyek pembangunan menggunakan material dari penambangan tidak berizin, maka kontraktornya juga bisa dipidana. Serta pekerjaan bisa terancam.

“Ancamannya tegas berdasarkan aturannya bagi yang menampung membeli, pengangkutan, menjual Diancam 10 tahun dan denda Rp 10 miliar”, tegasnya.

Di hubung ibu Anti bidang staf PT Marga melalui WhatsApp tapi ibu anti tidak bisa memberikan penjelasan lebih, ‘ iya pak nanti saya akan sampaikan sama pak Kris, tapi untuk no hp pak Kris saya ndk bisa berikan”, tulis ibu Anti dalam percakapan WhatsApp dengan awak media.

Namun Awak media akan terus mencoba menghubungi PT Marga terkait dugaan aktivitas galian c dan material ilegal lainnya, di duga material tersebut di gunakan dalam pekerjaan PT Marga Dwitaguna yang kini sedang melakukan pekerjaan Longsoran Onggunoi – Pinolosian dengan anggaran APBN sebesar 53 Miliar lebih.(tim).

Posting DAS Sungai Kombot di Rusak, Edwin: Polda Sulut Diminta Lidik PT Marga ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Posting Aktifitas Akhir Pekan Bupati Bolmong ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Nampak vidoe salah satu pengusaha yang ingin melakukan aktivitas PETI dilokasi potolo dihadang sekelompok masa. Dimana sekelompok masa yang melakukan penghadangan juga mengklaim itu lahan mereka, sehingga terjadi ketegangan dilokasi tersebut.

“ada apa dengan Pemprov Sulut dan aparat kepolisisan Polda Sulut, aktivitas pertambangan PETI yang sudah menjadi rahasia umum kok susah di tutup, sementara itu jelas-jelas PETI. Cukuplah wilayah PETI lain di Bolmong yang sudah memakan korban, saya minta polda sulut dan pemrov sulut segera tutup lokasi pertambangan ilegal di POTOLO”, ujar Edwin Hatam Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Bolaang Mongondow Raya (BMR). Minggu, (9/2/2020) kepada media PortalBMR.com.

Posting Berikut Video Lokasi PETI di Potolo Mulai Tegang ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Para oknum pengusaha PETI sangat leluasa membuat bak pengolahan sesuai keinginan mereka tanpa memikirkan dampak pencemaran lingkungan serta kerusakan hutan. Aktivitas PETI di POTOLO yang sudah beroperasi beberapa tahun ini belum tersentuh oleh aparat kepolisian.

Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Bolaang Mongondow Raya (BMR) meminta Gubernur Sulut Olly Dondokambey jangan tutup mata dengan persoalan PETI di Bolmong.

“semestinya ini harus ada langka tegas dari pak gubernur, pak gubernur jangan diam dan tuto mata, tutup lokasi PETI melalui SK gubernur, karena jika ini dibiarkan, wilayah BMR akan di kelilingi PETI, jadi apa daerah BMR”, tegas Edwin Hatam. Minggu, (9/2/2020).

Posting Gubernur Sulut Jangan Tutup Mata, Berikut Video PETI di Lokasi POTOLO ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Pasalnya Minggu, (03/06/2018) lokasi pasar senggol yang terletak di Desa Poyowa Kecil Kotamobagu Selatan, sore tadi pukul 17.00 wita terpantau, Herman Aray dengan seorang pria nyaris baku hantam.

Diduga pria tersebut telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, kepada salah satu Staf administrasi kegiatan pasar senggol

“Kita so bilang itu kita p staf administrasi jangan diganggu”, kata Herman.

Posting [VIDEO] Aray Ngamuk Dilokasi Pasar Senggol ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.

Penyerahan Bendera Pataka KNPI diserahkan langsung oleh ketua DPD I KNPI Sulawesi Utara (Sulut) Jackson A.W.kumaat SE.SH, Ketua terpilih DPD KNPI Kotamobagu Melky Mokoginta ST, Menerima Langsung Pataka dan sumpah dari ketua DPD KNPI Sulut, untuk pantang menyerah kobarkan semangat Kepemudah di Kotamobagu, Pemudah Bisa,Pemudah,Hebat,dan terus berkarya menuju kotamobagu cerdas, ucap jackson

Usai pelantikan DPD II KNPI Kotamobagu, walikota kotamobagu ir.hj.Tatong Bara, menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat pemuda kotamobagu, “sebagai pemerintah saya sangat dekat untuk memotori sebuah Daerah, kalau pemudah tidak berkarya, tentu tidak memaksimalkan apa yang kita inginkan”, lanjutnya, walikota Kotamobagu Perempuan berparas cantik ini, menaruh harapan kepada Pemuda sebagai lokomotif Perubahan di kotamobagu, jelas Walikota

Peliput: Rusli Abdjul

Posting Ketua DPD II KNPI Periode 2016-2019 Pantang Menyerah Kobarkan Semangat Pemuda Kotamobagu ditampilkan lebih awal di PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita.